ASIAN BUSINESS REVIEW NOBATKAN BANK MANDIRI SEBAGAI DIGITAL EXPERIENCE OF THE YEAR

Bupati Nonaktif Indramayu Supendi Divonis 4 Tahun 6 Bulan Bui

Majelis hakim juga mencabut hak politik Supendi selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 07 Jul 2020, 15:33 WIB

Diterbitkan 07 Jul 2020, 15:33 WIB

Bupati Indramayu nonaktif, Supendi berjalan masuk akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Supendi diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan menerima suap terkait pengaturan proyek dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019. (merdeka.com/Dwi Na

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Bupati nonaktif Indramayu Supendi.

Hakim menilai, Supendi terbukti melakukan tindak pidana suap terkait proyek di Pemkab Indramayu.

"Terbukti dakwaan kesatu Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Psasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengutip amar putusan, Selasa (7/7/2020).

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1.088.250.000. Jika Supendi tak mampu membayar maka harta bendanya akan disita untuk membayar uang pengganti. Namun jika tetap tidak mencukupi maka akan diganti pidana badan selama 1 tahun.

Pidana tambahan lain yakni majelis hakim mencabut hak politik Supendi selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Hal yang memberatkan putusan, Supendi dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang bebas dari korupsi. Sementara hal meringankan, Supendi dianggap berlaku sopan dipersidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah di hukum.

"Baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) pikir-pikir atas putusan tersebut," kata Ali.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Vonis Lebih Rendah dari Tuntutan

Suap Proyek, Bupati hingga Kadis PUPR Kabupaten Indramayu Diperiksa KPK

Bupati Indramayu nonaktif Supendi (kanan) dan Kadis PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan suap pengaturan proyek di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2020). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa. Supendi dituntut 6 tahun penjara denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1.088.250.000, dan pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama tiga tahun.

Jaksa meyakini Supendi terbukti bersalah menerima uang suap lebih dari Rp 3,9 miliar dari sejumlah pengusaha. Penerimaan ini dilakukan untuk mengatur proyek pembangunan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Indramayu.

Supendi diyakini menerima suap dari sejumlah pengusaha termasuk Carsa ES yang juga jadi terdakwa dalam kasus ini. Uang tersebut diterima Supendi dengan imbalan memberikan paket pekerjaan kepada para pengusaha tersebut.

Dalam kasus ini, Supendi bersekongkol dengan pejabat lain di Pemkab Indramayu seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Omarsyah dan Kabid Jalan Dinas PUPR Wempi Triyoso.

Omarsyah dituntut enam tahun dan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Omarsyah juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 9.260.000.000.

Adapun Wempi Triyoso dituntut lima tahun dan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Dia juga dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.445.000.000.

Lanjutkan Membaca ↓