Kasus Covid-19 di Secapa AD, Anggota DPR: Sekolah Asrama Harus Rutin Dicek

Liputan6.com, Jakarta - Penularan Covid-19 di Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI Angkatan Darat (AD) Bandung tengah menjadi perhatian. Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Lana Lena meminta hal ini menjadi pelajaran bagi pemerintah.

Dia mengatakan, penerapan protokol kesehatan di sekolah asrama harus diawasi ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu, perlu dilakukan pengetesan secara periodik.

"Kami usulkan untuk semua sekolah atau komunitas berasrama secara rutin seminggu atau dua minggu dilakukan pengecekan oleh pengelola atau pendidik dibantu oleh Pemda atau gugus tugas sehingga pelajaran kasus Secapa TNI AD bisa dihindari di waktu mendatang," kata Melki, Jumat (10/7/2020).

Dia mengatakan, pemberlakuan protokol kesehatan juga harus dilakukan dan diawasi lebih ketat oleh pendidik atau pengelola, kemudian disupervisi aparat Pemda dan gugus tugas.

Melki menegaskan, pengecekan secara acak dan berkala melalui rapid test atau PCR/ TCM untuk memastikan apakah komunitas asrama masih aman atau ada yang terjangkit Covid-19.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara terkait pengetesan Covid-19 di zona permukiman warga sekitar Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD). Ia meminta agar warga tidak menolak pengetesan.

"Jadi, tindak lanjutnya kami sudah bersepakat dengan Pak Wali, satu adalah pengetesan lingkungan sekitar itu wajib hukumnya bukan pilihan," kata Ridwan Kamil usai pertemuan dengan Wali Kota Bandung di Gedung Sate, Jumat (10/7/2020).

Menurut Emil, panggilan karib Riwan Kamil, pengetesan perlu dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19. Pengetesan tersebut belajar dari pengalaman sebelumnya di Kota Sukabumi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, penanganan kasus positif Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Secapa Angkatan Darat (Secapa AD) yang diumumkan sebagai klaster baru di Jabar belum lama ini, ditangani langsung oleh pihak militer.

Menurut Daud, penanganan berupa pelacakan kontak hingga tes masif.

"Saya kira bahwa penanganan itu ditangani langsung oleh pihak TNI AD, termasuk pelacakan dan tindak lanjutnya juga sebagaimana kemarin sudah disampaikan oleh Pak Gubernur dan kami masih konfirmasi terus mengenai hal ini (klaster)," kata Daud dalam jumpa pers, Kamis (9/7/2020).

Daud belum menjelaskan detail tim penanganan yang dimaksud apakah Mabes TNI AD atau Kesehatan Daerah Militer (Kesdam). Meski demikian, ia memastikan bahwa Gugus Tugas Jabar terus berkoordinasi dengan Secapa TNI AD dan memantau perkembangan penanganan.

Selain itu, data yang terkonfirmasi positif Covid-19 dari klaster tersebut ke data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar).

"Tetap masuk (Pikobar), ODP dan PDP-nya juga," katanya.

Terkait penanganan di luar lingkungan Secapa TNI AD seperti wilayah permukiman warga sekitar, Daud menyatakan hal itu menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung. Ia mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan waspada.

"Itu wilayahnya Kota Bandung. Imbauannya masyarakat tetap waspada," tuturnya.