Temuan Aliran Dana Rp48 Miliar Masuk Rekening Pribadi Kemenhan, Pengamat: Jangan Buru-Buru Menyimpulkan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi sorotan lantaran temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aliran dana pengelolaan kas Kemenhan ke rekening pribadi, yang sudah dijelaskan dipergunakan atase-atase pertahanan, bahkan Kemenhan sendiri sudah mendapatkan predikat WTP pada 2019.

Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis mengatakan, sebenarnya ada dana operasional yang dimiliki tiap atase. Namun, dia meminta untuk dilihat dulu setiap kasusnya. 

"Apakah dalam pelaksanaan tahun anggaran masih kurang? Artinya ada pos lain yang diambil atau dipinjam. Makanya ketika ada transfer ke rekening pribadi, yang jadi pertanyaan apakah transfer tersebut untuk mengganti reimbursement dana dari sumber lain atau untuk membiayai operasional lainnya. Ini yang mesti ditelusuri," kata Beni saat dikonfirmasi, Selasa (21/7/2020). 

Dia memandang, atase pertahanan di luar negeri memiliki fungsi diplomasi pertahanan, sekaligus mencari informasi. Sehingga ada operasi, yang tak sedikit memakan anggaran. 

"Jadi biaya operasional di lapangan, bisa saja ada yang tidak terduga, tetapi mestinya sudah ada alolasi untuk dana kontijensi yang cukup besar," tutur Beni. 

Meski demikian, menurut dia, ini tak hanya di Kemenhan saja seperti ini. "Soal alokasi khusus hampir semua Departemen atau Kementarian ada alokasi itu baik tingkat Menteri, Sekjen, Dirjen," jelas dia. 

Senada, Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie memandang, Atase Pertahanan mempunyai tugas yang menuntut bisa berkonsultasi dengan duta besar dalam segala persoalan yang berkaitan dengan kebijakan militer, pertahanan, dan keamanan. 

"Selain juga melapor kepada Panglima TNI dan Kemhan tentang semua perkembangan dari kebijakan pertahanan negara dia ditempatkan," jelas Connie. 

Karenanya soal temuan BPK tersebut, sebenarnya hanya terus melakukan proses audit. Meskipun sudah memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2019. 

"Jangan pernah berhenti untuk mendorong pentingnya audit pada sisi keuangan, dan juga audit teknologi atas procurement (pengadaan) apapun dan berapapun yang dilakukan Kemhan," tutur Connie. 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat. Hasilnya LKPP untuk tahun 2019 kembali dapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Dari hasil tersebut Jokowi pun meminta para jajarannya agar menjadikan hasil tersebut sebagai parameter perubahan. 

"Pada kementerian dan lembaga yang sudah mendapatkan opini WTP, pertahankan, tapi juga tetap melakukan reform, yang belum baik segera diperbaiki," kata Jokowi. 

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani memandang belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai wajar, karena merupakan bagian memperkuat pertahanan Indonesia.

Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi terbesar yaitu Rp 131,2 triliun. 

"Bagaimana dengan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, apakah penting untuk membuat alutsista kita kuat? Iya, penting," ujar Sri Mulyani.