Mahfud Md: Money Politic Pilkada Langsung Itu Eceran, Kalau Lewat DPRD Borongan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengakui jika praktik money politic di Indonesia pada setiap pemilihan kepala daerah (Pilkada) kerap terjadi. Menurutnya, money politic tidak bisa dihindari lagi, baik dalam proses pemilihan langsung oleh rakyat maupun saat dipilih oleh DPRD.

"Kalau pemilihan langsung kepada rakyat, itu money politic-nya eceran. Kalau lewat DPRD itu borongan, kita bayar ke partai selesai," kata Mahfud dalam webinar bertema Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, Sabtu (5/9/2020).

Namun, Mahfud menilai, perdebatan soal maraknya praktik politik uang dalam pemilihan langsung tidak sepenuhnya relevan. Menurutnya, sistem pemilihan langsung tetap memiliki sisi positif bagi praktik demokrasi.

Setidaknya kata dia, pertentangan ideologis di tingkat pusat dapat dibantah dengan koalisi parta-partai di tingkat daerah. Sebab, ia melihat kini partai-partai lebih mengedepankan cara agar calonnya memenangkan pemilihan umum.

"Kalau kita lihat sekarang, tidak ada koalisi parpol yang linier dari pusat ke daerah. Misalnya PAN dengan PKS itu di atas kertas tidak cocok, di daerah tertentu bergabung. Demokrat dengan PAN di pusat tidak cocok, di bawah bergabung. PDIP dengan PKS di daerah tertentu bergabung," kata Mahfud.

Menurutnya hal tersebut baik karena tidak ada lagi satu koalisi maupun oposisi yang permanen. Yang terpenting kata Mahfud, tidak ada lagi pengelompokan-pengelompokan ideologis.

"Ini bagus, tidak ada lagi koalisi atau oposisi permanen. Tidak ada lagi pengelompokan ideologis. Misalnya 'Oh yang ini Islam, ini sekuler, ini nasionalis'," katanya.

Oleh karena itu, Mahfud berharap praktik money politic di Pilkada Serentak 2020 tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, wabah Covid-19 ini bisa mengurangi money politic karena tidak ada kontak langsung antara warga dengan peserta Pilkada.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Selain itu, karena Pilkada tahun ini diselenggarakan di tengah wabah penyakit yang mematikan, Mahfud harap peserta Pilkada tahun ini bisa bersaing secara sehat dan beradab.

"Semoga tahun ini tidak terlalu kental money politic-nya. Harapannya, ada peningkatan kualitas. Jangan stagnan sarat dengan penyimpangan dan pelanggaran. Semoga Pilkada kali ini jadi penuh dengan keadaban dan sehat," ujarnya.

Selain itu, ia juga berharap Pilkada tahun ini bisa menghasilkan kepada daerah yang kepemimpinannya baik. Ia tidak ingin adanya kasus yang menjerat kepala daerah yang baru terpilih, apalagi kasus korupsi.

"Ada konsolidasi demokrasi tingkat lokal. Jangan sampai ada konflik dan silang sengketa yang masif. Semoga menghasilkan kepala daerah yang good governance. Bukan yang enam bulan (menjabat), sudah di-OTT KPK," ujar Mahfud diiringi tawa.

Reporter: Rifa Yusya Adilah/Merdeka.com