Akui Komunikasi Publik Jelek, Moeldoko: Kami Semua Ditegur Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegur jajaran menterinya karena komunikasi publik yang sangat jelek saat menjelaskan soal RUU Cipta Kerja. Seperti diketahui, rencana pengesahan RUU Cipta Kerja mendapat banyak penolakan dari masyarakat.

"Khusus dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja, memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan Presiden juga sangat-sangat tahu. Kami semuanya ditegur oleh Presiden bahwa komunikasi kita sungguh sangat jelek," jelas Moeldoko kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).

Menurut dia, para menteri kini mulai memperbaiki gaya komunikasinya di hadapan publik, khususnya saat berbicara soal RUU Cipta Kerja. Sehingga, tidak ada lagi kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat.

"Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," katanya.

Moeldoko mengakui di era di mana teknologi berkembang pesat, pemerintah terkadang kewalahan menghadapi disinformasi dan hoaks di media sosial. Kendati begitu, dia memastikan pemerintah selalu memperbaiki komunikasi publik agar tak muncul polemik di masyarakat.

"Tetapi itu bukan sebuah alasan bagi kami untuk tidak berkomunikasi dengan baik. Kami selalu membenahi diri, kita selalu ingin memperbaiki diri," ucap Moeldoko.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan para menteri untuk menjelaskan secara jelas soal pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Jokowi tak ingin informasi soal vaksinasi dipelintir dan berujung unjuk rasa penolakan.

"Dijelasin betul, harus detil. Jangan samapi nanti, dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi, karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," tutur Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Senin 19 Oktober 2020.

Jokowi meminta menterinya untuk tak tegesa-gesa dalam menyampaikan informasi ke publik. Dia menilai rencana pengadaan vaksin sangat kompleks dan menyangkut persepsi di masyarakat.

"Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kaya Undang-Undang Cipta Kerja," ujar dia.