Kementerian Agraria Gandeng KPK Berantas Mafia Tanah

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan pihaknya segera mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas mafia tanah. Hal ini berdasarkan usulan dari anggota Komisi II DPR, Johan Budi.

Dia mengatakan kementeriannya saat ini juga tengah mempersiapkan satgas mafia tanah dengan Kejaksaan Agung. Dia mengakui bahwa ada keterlibatan oknum di internal BPN dalam beberapa kasus sengketa tanah.

"BPN memang dalam posisi agak bingung, jadi kadang menjadi pelaku, dan korban. Ke depan perbaikan pelayanan menjadi yang utama," ujar Surya dalam siaran persnya, Sabtu (7/11/2020).

Untuk itu, dia menyambut baik usulan untuk menggandeng lembaga antirasuah dalam mereformasi agraria. Termasuk terkait penyelesaian sengketa tanah.

"Saya kira setuju tawaran mas Johan untuk kerja sama dengan KPK. Kita perlu dukungan semua pihak selain dengan polisi soal mafia tanah," ucap dia.

Sementara itu, Johan Budi yang pernah menjadi Plt Komisioner KPK menilai bahwa penyelesaian sengketa tanah terbilang cukup rumit. Apalagi, sengketa tanah tidak jarang malah melibatkan oknum internal BPN.

"Karena kalau berbicara mafia tanah, mohon maaf Pak Surya Tjandra, juga ada oknum BPN yang bermain di sana," jelas Budi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Politisi PDIP itu menyadari pemberantasan mafia tanah memang tidak semudah membalikan telapak tangan dan perlu dukungan semua pihak.

Dengan melibatkan KPK, diharapkan penyelesaian sengketa tanah ini bisa lebih mudah.

"Kalau dikaitkan dengan mafia tanah, memang kuat. Mulai dari tangan yang kelihatan dan tidak, bahkan tangan itu memengaruhi keputusan legal. Ini harus komitmen bersama," jelas Johan.