Cegah Ledakan Covid-19 di Desember 2020, Pakar Minta Mobilitas Warga Dibatasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta membatasi mobilitas warga guna mencegah potensi ledakan kasus Covid-19 di bulan Desember 2020. Hal ini diungkap anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan Covid-19, Hidayatullah Muttaqin.

"Akhir tahun ini cukup banyak agenda seperti pelaksanaan pilkada, liburan panjang akhir tahun yang menimbulkan kegiatan pertemuan dan kerumunan di tengah-tengah masyarakat. Jadi potensi ledakan kasus itu sangat besar," kata dia di Banjarmasin, Minggu (6/12/2020). 

Untuk itu, menurut Muttaqin, pemerintah harus bertindak cepat memutus mata rantai pertumbuhan Covid-19. Karena bukan tidak mungkin terjadi ledakan yang jauh lebih besar di bulan Desember dengan pertumbuhan harian lebih dari 10 ribu kasus baru.

"Upaya mengendalikan pandemi tidak cukup hanya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat dan pelaksanaan 3T (testing, treatment dan tracing). Namun, mengendalikan mobilitas penduduk jadi kunci utama dalam mematahkan laju pertumbuhan Covid-19," jelasnya dilansir Antara. 

Diketahui Covid-19 tidak dapat bergerak sendiri untuk menginfeksi manusia. Virus ini menyebar melalui interaksi fisik dan pergerakan penduduk.

Karena itu, lanjut Muttaqin, untuk menurunkan pertumbuhan kasusnya, maka motornya harus dihentikan terlebih dahulu dengan pembatasan mobilitas penduduk seraya memperketat penerapan protokol kesehatan.

"Pengendalian mobilitas penduduk di sini adalah warga diwajibkan dan dikondisikan untuk tinggal di rumah masing-masing. Kecuali untuk keperluan pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan," tuturnya. 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kebijakan tersebut harus dikaji secara matang baik strategi dan pelaksanaannya. Namun, harus dilakukan secepat mungkin guna menghindari potensi ledakan lebih besar lagi pada bulan Desember ini.

Diakuinya, ongkos kebijakan ini memang tidak murah. Menurut Muttaqin hal tersebut dinilai masih lebih baik daripada menjalankan strategi pelonggaran ekonomi di saat pandemi yang justru membuat penularan semakin menjadi dengan korban meninggal yang lebih banyak dan biaya ekonomi yang lebih tinggi.

"Dengan strategi ini, maka pemerintah lebih dapat mengukur kapan pandemi mulai terkendali dan kapan kegiatan masyarakat serta aktivitas ekonomi mulai dilonggarkan kembali secara lebih aman," kata dia.