Tekan Kasus Covid-19, Komisi IX DPR Minta Masyarakat Dukung PSBB Jawa-Bali

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menginstruksikan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali untuk menekan penyebaran Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengatakan kebijakan PSBB Jawa-Bali harus diikuti kesadaran keselamatan dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Pembatasan interaksi tentu akan mengurangi risiko pesebaran virus.

"Dengan penanganan yang tepat dan efisien di Jawa Bali, pencegahan penyebaran Covid-19 akan lebih signifikan. Ini tentu saja tidak mengesampingkan pendekatan integral ke kawasan lainnya di luar Jawa-Bali," ujar Nabil di Jakarta, Jumat (8/1/2021).

Dia juga mendorong pemerintah pusat agar mengapresiasi daerah yang sukses menerapkan PSBB, sebaliknya, daerah yang masyarakatnya tidak menerapkan kebijakan ini, harus ada konsekuensi. Karena kebijakan pemerintah pusat tanpa dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, takkan ada artinya.

"Sejurus dengan distribusi vaksin, kita memang harus terus menjaga protokol kesehatan, saling jaga, saling mengingatkan, bahwa untuk melawan pandemi, harus bersama-sama disiplin," kata Nabil.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Darul Siska pun mengatakan masyarakat paling menentukan keberhasilan menekan kasus Covid-19. Dia yakin kalau masyarakat sadar dan mendukung penuh kebijakan PSBB Jawa-Bali, penyebaran Covid-19 bisa ditekan hingga 90%.

Selain memberlakukan PSBB Jawa-Bali, menurut dia, pemerintah juga perlu segera melakukan vaksinasi sebanyak-banyaknya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Ditempat lainnya, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) Ardiansyah Bahar menilai upaya itu merupakan langkah ampuh untuk mengurangi kasus Covid-19 yang semakin tidak terkendali.

"Masyarakat merupakan komponen yang paling berperan dalam suksesnya PSBB Jawa-Bali dalam menekan kasus Covid-19," kata Ardiansyah.

Ardiansyah mengatakan bahwa kebijakan apapun yang dibuat pemerintah tidak akan sukses tanpa peran dan kesadaran masyarakat. Penurunan kasus tentu tergantung seberapa besar pergerakan manusia dapat ditekan. Belajar dari PSBB sebelumnya, ketika pergerakan orang berkurang, kasus Covid-19 tidak akan bertambah.

Dia mengatakan, masyarakat hendaknya melihat kebijakan PSBB Jawa-Bali sebagai salah satu ikhtiar pemerintah dalam menangani kasus Covid-19. Menurut Ardiansyah, kebijakan ini juga menguji semangat gotong royong, karena jika penyebaran Covid-19 bisa dicegah, dampaknya dirasakan banyak orang.

"Pemerintah tidak akan bisa mengontrol secara penuh apa yang terjadi di lapangan. Mari kita dukung dengan menjalankan PSBB secara bertanggung jawab dan tetap konsisten melakukan 3 M," ujar Ardiansyah.