Korupsi Pelindo II, Kejagung Periksa Direktur Teknik sebagai Saksi

Jaksa penyidik Kejaksaan Agung meminta keterangan Direktur Teknik PT Pelindo II berinisial DA sebagai saksi.

oleh Rita Ayuningtyas diperbarui 11 Jan 2021, 23:10 WIB
Diterbitkan 11 Jan 2021, 23:10 WIB
Ilustrasi Kejaksaan Agung RI (Kejagung)
Gedung Kejaksaan Agung RI (Kejagung). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa penyidik Kejaksaan Agung meminta keterangan Direktur Teknik PT Pelindo II berinisial DA sebagai saksi. DA diperiksa terkait penyidikan kasus korupsi perpanjangan kerja sama pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan yang dilakukan Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) dengan PT Pelabuhan Indonesia II.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan saksi DA diperiksa untuk mengumpulkan alat bukti dan mencari fakta hukum guna membuat kasus korupsi di Pelindo II itu terang benderang.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti terkait dengan kasus korupsi tersebut," kata Leonard di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (11/1/2021).

Penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II dimulai setelah Kejagung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Print-54/F.2/Fd.1/09/2020.

Penyidik sejauh ini telah menggeledah kantor Jakarta International Container Terminal (JICT) dan menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi, termasuk Direktur Utama PT Pelindo II periode 2009—2015 Richard Joost Lino.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Belum Ada Tersangka

Tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut diduga terjadi saat perpanjangan pengelolaan pelabuhan yang dilakukan JICT dengan PT Pelindo II. Dalam perpanjangan itu, diduga ada perbuatan melawan hukum.

Meski telah naik ke tahap penyidikan, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kejaksaan Agung beralasan masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus tersebut.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya