KLB Demokrat Dimulai, Bagaimana Nasib AHY?

Koordinator forum pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan mengungkap para kader yang telah dipecat akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada 5-7 Maret 2021.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 05 Mar 2021, 00:02 WIB
Diterbitkan 05 Mar 2021, 00:02 WIB
Terpilih Aklamasi, AHY Gantikan SBY Jadi Ketum Demokrat
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyapa para kader usai terpilih secara aklamasi saat Kongres V Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Minggu (15/3/2020). AHY menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketum partai. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator forum pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan mengungkap para kader yang telah dipecat akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 5-7 Maret 2021. Agenda utama kongres ini adalah mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Demokrat.

Peserta kongrespun mulai berdatangan pada Kamis, 4 Maret 2021. “Ini saat sedang siap-siap, mau berangkat sekarang,” kata Hencky pada Liputan6.com, Kamis (4/3/2021).

Meski begitu, dia tidak membeberkan lokasi acara KLB tersebut. Lokasi KLB justru diungkap oleh Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. Dalan cuitannya di twitter, Andi mengungkap pertemuan Moeldoko dengan kader yang ingin mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono di Hotel The Hill di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Andi menyebut, timnya mengecek ke lokasi dan menanyakan ke resepsionis terkait kegiatan Demokrat. Tapi, yang ada hanya kegiatan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang dilaksanakan selama tiga hari yakni Kamis, Jumat dan Sabtu.

"Setelah kami cek meminta siapa yang datang tamu-tamu dari luar kota maka ditemukan sejumlah nama nama Seperti Jhoni Allen, Nazarudin, Marzukie Ali, Moeldoko, Darmizal, Ahmad Yahya, Max Sopochua dan lain lain," tuturnya.

Andi menyebut, dari info resepsionis rencananya mereka akan check in pada hari Jumat, 5 Maret 2021. Timnya juga menemukan ajudan Jhony allen yaitu Roy Simanjuntak dan Ketua GAMKI Sumatera Utara, Landen Marbun yang sedang meninjau ke hall kegiatan acara.

Andi menambahkan, di lokasi kegiatan, belum ditemukan atribut Partai Demokrat. Dari daftar list nama, juga tidak ditemukan para Ketua DPC Se- Sumatera Utara. Jika pun ada nama-nama kader, mereka adalah mantan pengurus yang sudah tidak menjabat di DPD dan DPC beberapa provinsi dan kabupaten.

"Seperti yang pernah kami sampaikan Pak Moeldoko akan menggunakan cara gila-gilaan yang penting ada KLB tanpa izin majelis tinggi dan mengikutsertakan peserta ilegal," ucapnya.

"Bayangkan untuk mengkudeta Demokrat menggunakan dan memanipulasi nama GAMKI pun dilakukan. Seperti diketahui DPD dan DPC Demokrat resmi semua solid tidak mengikuti KLB nekat ini," tutupnya.

Andi mengaku saat ini Partai Demokrat tengah memantau jalannya KLB.

Sementara Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menegaskan tidak terlibat dalam kisruh Partai Demokrat.

Ketua Umum SPP Gamki Willem Wandik menegaskan GAMKI adalah organisasi independen dan tidak terafiliasi kepada partai politik ataupun organisasi manapun.

KLB Ilegal Tanpa Persetujuan SBY

Di satu sisi, Andi menegaskan KLB hanya bisa digelar apabila disetujui Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Partai.

“Demokrat belajar sejarah kepartaian Indonesia bagaimana partai bisa direbut paksa/dijual. Konsep majelis tinggi kunci agar cara brutal pengambilalihan bisa dicegah,” katanya lewat twitternya, Kamis (4/3/2021).

Andi Arief menegaskan niat buruk para pengkudeta telah diantisipasi sejak lama. "Majelis tinggi jadi penjaga ideologi sekaligus kontinuitas partai. Niat Jhoni Allen dan lain-lain sudah kita antisipasi lama," sebut Andi Arief.

Ia menyebut apabila KLB tetap digelar maka hal itu adalah ilegal, dan negara harus menghormati AD/ART Demokrat.

“Klaim Joni Alen dkk mendapat dukungan negara diuji dalam praktek. Menpolhukam, depkumham dan kepolisian apakah akan hormati AD ART Partai KLB harus dapat izin ketua majelis tinggi partai dalam hal ini Pak SBY. Kalau tidak ada izin majelis tinggi KLB adalah kerumunan ilegal,” ujar dia.

Andi Arief pun meminta Menko Polhukam Mahfud Md untuk melarang Moeldoko melakukan manufer politik dengan mengkudeta AHY. Sebab menurutnya, KLB yang diselenggarakan Moeldoko Cs adalah perbuatan melanggar hukum karena tak sesuai AD/ART partai.

"Pak Prof @mohmahfudmd yang saya hormati, meski ada keterlibatan KSP Moeldoko dalam kudeta Demokrat besok, saya harap Pak Prof larang perbuatan melanggar hukum Pak Moeldoko," kata Andi pada akun twitternya, Kamis (4/3/2021).

Andi mengingatkan, langkah KLB yang dilakukan Moeldoko melanggar AD/ART.

"Dasarnya langgar UUD, UU kepartaian dan AD ART partai yang disahkan negara. Karena Pak Jokowi sudah gak mau dengar lagi," ucapnya.

Dalam sejarah kudeta, kata Andi, selalu terjadi korban dan pertumpahan darah. “Dalam catatan pengambilalihan ilegal partai, saya dan Pak Prof @mohmahfudmd sama-sama mengetahui bisa berdampak timbulkan korban dan pertumpahan darah. Sudah banyak kajian disertasi soal ini. Upaya ugal-ugalan Pak Moeldoko ini berpotensi sama, tidak harus empirisme untuk menjawabnya,” tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sejumlah Nama Disebut Jadi Caketum

20161102-SBY Gelar Jumpa Pers di Cikeas-Bogor
Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyimak konferensi pers Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Rabu (2/11). SBY angkat suara seputar isu terhangat yang ada di Indonesia satu minggu belakangan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Gejolak Partai Demokrat bermula ketika putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menuding ada campur tangan pihak Istana dalam upaya pelengseran dirinya.

AHY merasa terusik dengan sekelompok orang yang mewacanakan dirinya turun dari kursi ketua partai yang baru diduduki selama 11 bulan. Bukan saja dari Istana, upaya pendongkelan itu juga datang dari dalam partai berlambang bintang mercy.

"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY di kantor DPP Demokrat, Senin 1 Februari 2021.

Sejumlah nama pun didorong untuk menjadi ketua umum baru. Selain nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, ada juga yang mengusulkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Ketum Partai Emas, Hasnaeni. Dari internal Partai Demokrat, nama Edhie Baskoro Yudhoyono juga didorong supaya maju di KLB.

Ibas sendiri telah membantah bahwa dirinya terlibat dalam upaya kudeta kakak kandungnya. Ibas menegaskan kesetiaannya terhadap kepemimpinan kakaknya itu di Partai Demokrat. Ibas meminta jangan coba-coba mengadu domba antara ia dengan AHY.

"Jajaran pengurus Partai Demokrat, Pusat & Daerah, termasuk saya, kompak & bersatu untuk hadapi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan PD yang sah. Kami juga Setia & Mendukung penuh Ketua Umum AHY. Jangan diadu-adu antara saya dengan Mas AHY yang juga kakak saya sendiri," tegas Ibas seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya, Sabtu (27/2/2021).

Ia meyakini partainya tetap solid di bawah nakhoda AHY. Ia meminta seluruh kader waspada akan adanya adu domba ini.

Semetara Ridwan Kamil menegaskan tetap mendukung dan menghormati AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Saya sudah baca (di media), intinya saya sangat menghormati kepemimpinan Pak AHY. Intinya saya kaget nama saya dibawa-bawa," ujarnya Emil kepada wartawan di Kabupaten Bandung Barat, Kamis (4/3/2021).

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya