AHY Minta Jokowi Turun Tangan: Negara Jangan Sahkan KLB Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut turun tangan menyelesaikan konflik partainya. Menurut AHY, Jokowi bisa memerintahkan Menkumham untuk tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

"Saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Menurut AHY, Jokowi sebagai kepala negara seharusnya menjunjung tinggi sikap demokrasi dan menolak hal-hal yang mencederai. Karenanya, AHY meminta Jokowi sebagai perwakilan pemerintah tidak melakukan pembiaran terhadap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Saya meminta negara dan aparatur pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat," ucapnya.

AHY menambahkan, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, dirinya akan terus berjuang untuk masa depan parpol dan mempertahankan dari segala rencana dan upaya penggulingan kekuasaan yang inkonstitusional.

"Saya bersaksi akan terus berjuang untuk mempertahankan partai kami Demokrat dan Insyaallah kami menjaga demokrasi dan keadilan," kata AHY memungkasi.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sementara itu, Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara telah memutuskan menunjuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Moeldoko memang tidak hadir di lokasi KLB Sumut. Lalu pihak penyelenggara KLB menghubungi Moeldoko lewat sambungan telepon.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko sempat bertanya soal keseriusan kader Demokrat yang memilihnya sebagai ketum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

"Saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semuanya atas amanah ini," kata Moeldoko seperti yang disiarkan langsung KompasTV, Jumat (5/3/2021).

Dia pun menanyakan apakah pemilihannya sesuai AD/ART dan keseriusannya memilih sebagai Ketua Umum Demokrat. Usai mendengar penjelasan para kader, Moeldoko pun menerima jabatan barunya tersebut.

"Dengan demikian saya menghargai dan menghormati permintaan saudara untuk kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko.