Politikus Nasdem Minta Moeldoko Mundur dari KSP agar Jokowi Tak Terseret Kisruh Demokrat

Dia menilai sikap politik Moeldoko adalah urusan dan tanggung jawab pribadi. Menurut dia, sikap politik tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden Jokowi serta institusi kepresidenan dan Kantor Staf Presiden.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Mar 2021, 16:24 WIB
Diterbitkan 06 Mar 2021, 15:42 WIB
Wawancara Kepala Staf Presiden Moeldoko Dengan KLY
Kepala Staf Presiden Moeldoko saat wawancara dengan KLY di Jakarta, Rabu (16/1). Dalam wawancara tersebut Moeldoko memaparkan kinerja kerja pemerintahan Jokowi-JK hingga saat ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago meminta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko agar mengundurkan diri dari jabatannya dipemerintahan. Hal tersebut seiring terpilihnya Moeldoko jadi Ketua Umum Partai Demokrat usai kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang.

"Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB, sebaiknya Bapak Moeldoko mengundurkan diri saja dari KSP agar Presiden tidak terseret dengan masalah pribadi para pembantunya," kata Irma dalam keterangan pers, Sabtu (6/3/2021).

Dia menilai sikap politik Moeldoko adalah urusan dan tanggung jawab pribadi. Menurut dia, sikap politik tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden Jokowi serta institusi kepresidenan dan Kantor Staf Presiden.

"Presiden tidak mencampuri urusan yang sifatnya pribadi dari para pembantunya, termasuk Pak Moeldoko," ungkapnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Masalah Internal Partai

Dia menilai situasi di dalam Partai Demokrat merupakan masalah dan urusan internal partai yang tidak ada hubungannya dengan presiden dan Lembaga Kepresidenan. Sebagai institusi, Kantor Staf Presiden, kata dia, tetap menjalankan tugas profesional mengawal program-program strategis nasional.

"Saya yakin Presiden tetap menjunjung tinggi dan menghormati prinsip demokrasi, termasuk dalam relasinya dengan partai politik, dengan tidak mencampuri masalah internal partai," ungkapnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya