Kader Demokrat Banten Kumpulkan Cap Jempol Darah, Dukung AHY

Liputan6.com, Serang - Kader Demokrat Banten membubuhkan cap jempol darah dan tanda tangannya pada selembar spanduk putih sebagai bukti dukungan dan kesetiaan terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Mereka menyatakan kesetiaannya tak goyah oleh hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara (Sumut) yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum (ketum).

Satu per satu kader dan pengurus, menusuk jempolnya dengan jarum hingga keluar darah, kemudian menempelkannya di kain putih. Mereka menandatangani cap jempol tersebut dan membubuhkan namanya.

"Ini sumpah setia Demokrat Banten, mendukung ketum yang sah, AHY. Yang menandatangani ini kader, pengurus dan sebagian masyarakat yang mendukung demokrasi di Indonesia. Kita cap jempol, langsung tusuk darah," kata pengurus DPD Demokrat Banten, Hermansyah, di lokasi cap jempol darah, Serang, Senin (8/3/2021).

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dukungan terhadap kepemimpinan AHY di Demokrat juga diberikan oleh 56 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka mendukung proses demokrasi di Indonesia, dan menyayangkan terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Demokrat.

Mereka menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Pendukung Demokrasi (AMPD). Perwakilan 56 LSM itu mendatangi DPD Demokrat Banten.

"Kami datang kesini menyuarakan demokrasi yang sudah di ciderai sekelompok orang, yang demokrasi itu terganggu. Kami dari aliansi di Banten, mendukung demokrasi agar tidak di obok-obok oleh segelintir orang, yang saat ini terjadi di Partai Demokrat," kata perwakilan AMPD, Abdurrahman, di DPD Demokrat Banten, Senin (09/03/2021).

Dia meminta pemerintah tidak ikut campur tangan dan berpihak terhadap konflik Demokrat. Netralitas pemerintah ditunggu oleh masyarakat luas dalam tarik menarik kepemimpinan di partai berlambang mercy itu.

"Ketika ada perselisihan parpol, maka diselesaikan oleh mahkamah partai. Bisa diajukan juga ke pengadilan dan mahkamah. Kami meminta pemerintah tidak ikut campur kepartaian Demokrat," jelas Abdurrahman.