HEADLINE: Gelombang Baru Covid-19 Hantam Jakarta Usai Lebaran, Pengendaliannya?

Liputan6.com, Jakarta - DKI Jakarta dihantam gelombang baru Covid-19 usai libur Lebaran 2021. Lonjakan kasus juga diperparah dengan adanya varian baru virus corona yang memiliki efek sebar lebih cepat dan luas di masyarakat.

"Kita menghadapi gelombang baru peningkatan kasus Covid setelah musim libur lebaran bulan lalu. Lonjakannya mulai dirasakan hari-hari ini bukan hanya di Jakarta, tapi di berbagai wilayah di Indonesia," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kawasan Jakarta Selatan, Minggu malam (13/6/2021).

Anies mengungkapkan, Ibu Kota saat ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan berpotensi memasuki fase genting. Dalam sepekan terakhir, kasus aktif Covid-19 di Jakarta naik sebesar 50 persen.

Sementara positivity rate naik dari 9 persen menjadi 17 persen. Tingkat keterisian tempat tidur atau bad occupancy rate (BOR) di RS rujukan Covid-19 Jakarta juga naik signifikan dari 45 persen menjadi 75 persen.

"Bila kondisi sekarang tidak terkendali kita akan masuk fase genting. Bila fase genting itu terjadi kita harus ambil langkah drastis seperti September dan Februari lalu," kata Anies Baswedan 

Dia menuturkan, potensi itu dapat terjadi ketika fasilitas kesehatan mulai kewalahan dalam menangani peningkatan jumlah pasien Covid-19 yang drastis. Karena itu, Anies Baswedan meminta adanya peningkatan pendisiplinan secara kolektif yang melibatkan semua pihak.

"Di Jakarta sekarang perlu melakukan pendisiplinan kolektif, enggak bisa hanya masyarakat saja, atau penegak hukum saja, atau pemerintah saja. Harus semua unsur bersama," katanya.

Dia meminta para pelaku usaha, pelaku kegiatan sosial, budaya, hingga kegiatan agama harus turut serta dalam menegakkan dispilin menjalani protokol kesehatan. Menurutnya, ini adalah bagian dari tanggung jawab bersama atas naiknya kasus Covid-19.

Adapun pendisiplinan secara kolektif yang dimaksud yakni bersama-sama bertanggung jawab terhadap penerapan protokol kesehatan, mulai dari penggunaan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, termasuk mematuhi batasan jam operasional dan jumlah kapasitas orang pada tempat usaha. 

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga meminta perkantoran mengevaluasi jumlah pegawainya yang bekerja di kantor. "Semua perkantoran harus evaluasi. Bila pekerja lebih 50 persen, kembalikan ke 50 persen," kata Anies.

Anies menyatakan pihaknya akan memeriksa secara acak perkantoran di Jakarta selama terjadi peningkatan kasus Covid-19 ini. Selain perkantoran, dia juga meminta restoran, kafe ataupun tempat makan melakukan pembatasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas tempat.

Selanjutnya, tempat makan harus tutup maksimal pukul 21.00 WIB. Anies menyatakan, tidak ada kompromi bagi pelanggar protokol kesehatan. "Akan diberikan sanksi sesuai ketentuan, tidak ada perkecualian. Semuanya ambil tanggung jawab," ujar Anies.

Dia juga mengingatkan masyarakat yang tidak memiliki kebutuhan mendesak keluar agar tetap beraktivitas di dalam rumah. Hal itu untuk menghindari risiko terpapar Covid-19 yang dapat memperluas penularan.

"Bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan belajar dari rumah," katanya.

Dia berharap, peningkatan pendisiplinan secara kolektif ini juga dilakukan oleh wilayah-wilayah  yang ada di sekitar Jakarta. Dengan upaya kolektif tersebut, diharapkan lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta menjadi lebih terkendali.

"Dan kita berharap kegentingan yang dikhawatirkan tidak terjadi. Ini adalah satu warning bagi semuanya. Mari kita ambil sikap bertanggung jawab," kata Anies menandaskan.

Kepolisian turut merespons lonjakan Covid-19 di DKI Jakarta. Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Satpol PP DKI Jakarta kembali mengintensifkan operasi yustisi untuk menindak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan demi menekan penyebaran Covid-19.

"Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Karena kita ketahui bersama, Covid-19 ada kenaikan sekitar 359 sampai 400 dalam sepuluh hari," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat dihubungi, Minggu (13/6/2021).

Yusri mengungkapkan, salah satu bukti Covid-19 di Jakarta meningkat adalah Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur pasien di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet yang mencapai 75,19 persen.

"Sekarang sudah 75 sampai 76 persen ke atas. Sementara kita tahu bahwa sebelum lebaran, BOR cuma 15 persen, peningkatan ini tentu sangat bombastis," ujar dia.

Yusri menerangkan, salah satu langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 agar tak semakin meluas adalah dengan mengintensifkan kembali operasi yustisi.

Aparat akan melakukan pendekatan berupa preventive strike atau pencegahan dengan ketegasan kepada masyarakat. Dalam hal ini, TNI-Polri dan Satpol PP kembali mengingatkan masyarakat bahwa Covid-19 belum berakhir malah cenderung semakin bombastis.

"Sebenarnya ini (operasi yustisi) sudah kita laksanakan, tetapi banyak masyarakat yang sudah terlena, makanya kemarin ini kita gencarkan," ujar dia.

Sama seperti sebelumnya, operasi yustisi menyasar orang-orang yang berkerumum, tempat makan, hingga tempat hiburan yang buka melebihi waktu yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Orang berkerumun kita bubarkan, lebih dari lima kita bubarkan, tempat hiburan, rumah makan yang lewat waktunya kita tutup semuanya. Ini terus kita disiplinkan masyarakat," terang dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa angka kematian akibat Covid-19 di Ibu Kota sangat rendah, meskipun ada kenaikan kasus corona usai Lebaran 2021. Menurut dia, hal tersebut dipengaruhi vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat.

"Saya perlu jelaskan sedikit mengapa angka kematian relatif stabil, salah satunya orang tua yang sudah vaksinasi di Jakarta mencapai angka 65 persen," kata Anies di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (13/6/2021).

Lebih lanjut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan di Jakarta sudah melebihi 100 persen. "Vaksinasi sangat membantu membantu menurunkan risiko penularan, perawatan dan kematian," ucap Anies.

Anies menyatakan, pihaknya terus meningkatkan proses vaksinasi di Jakarta. Pihaknya menargetkan hingga akhir Juni 2021 nanti, 3 juta orang telah mendapat vaksinasi Covid-19. "Per hari ini sudah tercapai 2,87 juta," ujar dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta bisa mencapai 100.000 orang dalam satu hari, mulai pekan depan. Pasalnya, Jokowi ingin herd immunity atau kekebalan komunal di Ibu Kota sudah terbentuk pada Agustus 2021.

Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau vaksinasi massal bagi 5.000 masyarakat umum dan unsur pekerja di Waduk Pluit Jakarta Utara, Senin (14/6/2021). Dia didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kita harapkan DKI Jakarta mulai minggu depan satu hari target yang kita berikan 100.000 bisa dicapai. 100.000 per hari," ujar Jokowi sebagaimana ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin.

"Karena kita ingin mengejar herd immunity kekebalan komunal dan kita harapkan dengan jumlah yang tadi sudah kita targetkan di bulan Agustus nanti sudah bisa mencapai kekebalan komunal," sambungnya.

Dia juga berharap dengan target adanya vaksinasi dengan jumlah banyak, dapat menekan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Jokowi mengaku telah meminta Menteri Kesehatan dan Anies Baswedan untuk mempersiapkan stok vaksin agar target 100.000 vaksinasi per hari dapat tercapai.

"Saya tadi sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan dengan Gubernur DKI Jakarta untuk manajemen pelaksanaannya dan persiapan jumlah vaksinnya. Dari perhitungan, saya kira Insyaallah semua lancar," tutur Jokowi.

Dengan angka tersebut, maka Jokowi menargetkan sebanyak 7,5 juta penduduk di DKI Jakarta telah divaksinasi Covid-19 pada Agustus 2021 nanti. Dia mengakui, target tersebut bukanlah hal mudah dan tergolong sangat ambisius.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa hal ini terpaksa dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. "Ini memang target yang sangat ambisius. Tetapi, mau tidak mau kita harus menuju ke sana untuk mencapai kekebalan komunal, herd immunity," ucapnya.

Menurut dia, masyarakat di DKI Jakarta memiliki tingkat interaksi dan mobilitas yang cukup tinggi sehingga rentan terpapar virus corona. Untuk itu, vaksinasi perlu dimasifkan agar penyebaran Covid-19 di DKI bisa berkurang.

"DKI ini juga sama, interaksi antar masyarakatnya tinggi, mobilitas masyarakatnya juga tinggi. Sehingga, kecepatan vaksinasi sangat menentukan sekali penyebaran Covid-19," tutur Jokowi.

Anies pun menyanggupi target tersebut. Dia mengungkapkan, saat ini sebanyak 2,89 juta warga Ibu Kota telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Karena hal itu, dia akan mengejar target yang telah diberikan Jokowi.

"Kita perlu menambah 4,5 juta lagi. Dengan penambahan ini tercapai angka 7,5 juta," ucap Anies.

Tambah Kapasitas RS Covid-19

Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 telah menyiapkan tiga skenario dalam menanggani lonjakan kasus corona di DKI Jakarta dan daerah penyangga. Antara lain dengan menambah kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan, pemerintah akan membuka Tower 8 Wisma Atlet Pademangan untuk merawat pasien corona kategori orang tanpa gejala (OTG).

Tower tersebut saat ini ditempati para tenaga kesehatan (Nakes) yang menangani pasien Covid-19. Ketika dialihfungsikan, nakes akan dipindahkan ke hotel.

"Apabila langkah ini berhasil, kita akan menambah 1.572 tempat tidur," kata Ganip saat memberikan keterangan pers Kesiapan Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran yang disiarkan secara langsung di Kanal Youtube BNPB pada Minggu sore, 13 Juni 2021.

Selain itu, di saat bersamaan akan ditambah pula kapasitas tempat tidur per kamar di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi tiga unit dari yang semula hanya dua unit.

"Sehingga penambahan kapasitas ini bisa menambah 2.000 tempat tidur di RSDC Wisma Atlet," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Ganip Warsito, kapasitas RSDC Wisma Atlet Kemayoran dapat meningkat dari kondisi sekarang yakni 5.944 unit menjadi 9.566 unit tempat tidur.

Lebih lanjut Ganip mengaku sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mulai mengoperasikan fasilitas isolasi terkendali bagi pasien Covid-19 OTG di Rusun Nagrak Cilincing.

"Terdiri dari lima tower, masing-masing 16 lantai, sehingga menambah 2.550 tempat tidur," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.

Satgas Covid-19 melalui BNPB, akan membantu mengisi kebutuhan di Rusun Nagrak Cilincing secara bertahap. "Saat ini sudah kita kirimkan 900, nanti akan kita lengkapi sesuai dengan kapasitas tempat tidur yang ada di sana."

Dengan demikian, RSDC Wisma Atlet akan memiliki kapasitas 12.116 tempat tidur. "Penambahan ini realnya menjadi 6.122 tempat tidur atau 102 persen," kata Ganip. 

Pakar Epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 saat ini tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Peningkatan kasus ini tidak hanya dipicu faktor libur Lebaran 2021.

"Tapi ini adalah akumulasi juga khususnya Jawa ini akumulasi satu tahun pandemi kita yang semakin matang, dan terutama dipengaruhi oleh varian alpha (B117) yang pertama ditemukan di Inggris," kata Dicky saat dihubungi Liputan6.com, Senin (14/6/2021).

Dicky menuturkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa merespons sendiri lonjakan kasus Covid-19 di wilayahnya. Perlu juga campur tangan pemerintah pusat akan penanganan lebih komprehensif.

Apalagi lonjakan kasus Covid-19 pascalibur Lebaran 2021 ini tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, tapi juga lima provinsi lainnya di Pulau Jawa. Alih-alih menyoroti lonjakan Covid-19 di Ibu Kota yang naik 300 persen, Dicky justru mengkhawatirkan daerah lain yang belum mampu mendeteksi kasus corona dengan baik.

Menurut dia, DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki kapasitas testing, tracing, dan treatment (3T) paling baik, ketimbang daerah lain. Dia menegaskan, bahwa strategi 3T sangat penting untuk memutus laju penularan Covid-19. 

"Dan ini sudah tidak ada pilihan lain. Kalau tidak dilakukan ya kita siap-siap meledak dengan bom waktu kasus yang lebih besar dari yang sebelumnya, dari tahun lalu bahkan. Dan potensi seperti ini ada, kita sudah memenuhi prasyarat itu," ucap Dicky.

Karenanya, dia menekankan seluruh daerah, terutama enam provinsi di Jawa yang padat penduduk agar meningkatkan dan memasifkan upaya 3T untuk memutus rantai penularan virus corona.

Paralel dengan itu, daerah juga diminta mengintensifkan vaksinasi Covid-19 dan mematuhi prokes 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi).

Selain itu, pemerintah juga diminta menyiapkan strategi darurat yakni melakukan karantina wilayah atau lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "PSBB Jawa Bali Madura dan kota raya di luar Jawa. Ini harus disiapkan sebagai skenario terburuk," tutur dia.

Kendati begitu, dia menyadari bahwa penerapan PSBB cukup sulit dilakukan karena menyangkut anggaran yang tidak sedikit. Jika lockdown tidak bisa diterapkan, maka satu-satunya alternatif yang harus dilakukan adalah memasifkan strategi 3T.

Dukungan dari masyarakat juga tidak kalah penting dalam memutus rantai penularan Covid-19. Selain mendukung strategi 3T, masyarakat juga harus betul-betul disiplin dan sadar terhadap pentingnya menjalankan prokes 5M untuk melindungi diri dan orang lain dari penularan Covid-19. 

"Jadi penguatan di testing, tracing secara masif agresif, dilanjut dengan isolasi karantina yang juga sangat efektif dan dukungan rawatan, termasuk vaksinasi yang masif agresif, dan 5M ini yang saat ini perlu dilakukan. Misalnya bekerja di rumah. Atau (WFO) 50 persen itu beneran 50 persen, bukan di atas kertas, karena pada faktanya bukan 50 persen. Ini yang menjadi perburukan kita itu konsistensi dan komitmen tetap jadi masalah sejauh ini. Ini yang perlu diperbaiki," katanya menandaskan.

2 Penyebab Dasar Lonjakan Covid-19 di RI

Epidemiolog, Masdalina Pane menuturkan bahwa lonjakan kasua Covid-19 di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Kudus Jawa Tengah, dan Bangkalan Jawa Timur bukan terjadi dalam dua pekan terakhir pascalibur Lebaran 2021, melainkan sudah beberapa minggu. 

"Sebenarnya bukan karena mudik, bukan karena Lebaran tapi karena kita tidak mengendalikan dalam sembilan minggu terakhir. Ya saat ini hasil yang kita tuai," kata Masdalina dihubungi Liputan6.com via telepon pada Senin (14/6/2021).

Ia menyebut, ada dua penyebab dasar yang membuat kenaikan kasus Covid-19 jadi meningkat, yakni mengenai dua kebijakan karantina orang yang melakukan mobilitas.

Pertama, Masdalina menyorot bahwa Surat Edaran dari Satgas Covid-19 tentang protokol kesehatan perjalanan internasionanl di masa pandei Covid-19 yang terbit Februari 2021. Di surat itu disebutkan bahwa karantina orang yang datang dari luar negeri dilakukan selama lima hari.

"Padahal WHO mengatakan 14 hari, bahkan beberapa negara mengkarantina 14 hari. Di beberapa negara malah tidak diperbolehkan masuk negaranya, seperti Amerika Serikat yang tidak mengizinkan warga Asia Selatan termasuk India masuk wilayahnya," kata Masdalina.

"Nah, kita malah membuka lebar pintu masuk hanya dengan karantina 5 hari," katanya tegas.

Kedua, mengenai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.

Di situ juga disebutkan bahwa karantina di komunitas hanya lima hari. Lalu, pemeriksaan orang yang kontak erat dilakukan di hari pertama.

"Itu salah, seharusnya pemeriksaan di hari kelima. Ini konsep inkubasi yang babak belur dalam kebijakan tersebut," kata Masdalina.

Pembuatan aturan yang tidak sesuai dengan konsep pengendalian penyakit membuat seolah-olah pintu masuk Indonesia dibuka seluas-luasnya. Alhasil, lima dari enam varian of concern virus sudah masuk Indonesia.

Lalu, hasil penyelidikan epidemiologi dari hasil sekuencing orang yang tertular varian baru tersebut tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. "Ini artinya sudah ada transmisi lokal. Kemudian yang terjadi di Jakarta jelas karena varian corona baru paling banyak di Jakarta."

"Jadi, jika Jakarta seperti ini wajar saja. Ini hasil yang kita tuai dari aturan dua kebijakan tersebut," kata Masdalina.

Dengan memperbaiki aturan karantina yang tepat, menurut Masdalina, akan bisa menekan pandemi.

Untuk diketahui, jumlah kasus Covid-19 di enam provinsi Pulau Jawa naik drastis pada Juni 2021. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito menyebut, kenaikan tertinggi terjadi di DKI Jakarta, yakni lebih dari 300 persen.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kenaikan kasus paling signifikan. Di mana dalam 10 hari saja, kasusnya meningkat lebih dari 300 persen," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Jumat (11/6/2021).

Wiku menyebut, pada 1 Juni 2021, kasus harian Covid-19 di DKI Jakarta hanya 519. Pada 10 Juni 2021 langsung naik menjadi 2.091 dalam sehari.

Kenaikan cukup tinggi juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai 107 persen. Dari 1 Juni ada 219, kemudian pada 10 Juni 2021 naik menjadi 455 kasus.

"Jawa Timur kasus hariannya meningkat 89 persen dari yang sebelumnya bertambah 225 kasus tanggal 1, di tanggal 10 kemarin semakin tinggi yaitu 425 kasus," beber Wiku.

Jawa Tengah juga mencatat kenaikan kasus Covid-19 signifikan, yakni 80 persen. Data 1 Juni, kasus Covid-19 harian di Jawa Tengah hanya 851, kemudian 10 Juni 2021 naik menjadi 1.535 dalam sehari.

Sedangkan Jawa Barat mengalami kenaikan kasus positif Covid-19 mencapai 49 persen dalam 10 hari terakhir dan Banten 57 persen. "Selain di 6 provinsi ini, kenaikan juga terjadi secara signifikan di RSD Wisma Atlet Kemayoran Jakarta," kata Wiku.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, kondisi di Jakarta amat mengkhawatirkan. Dalam sepekan terakhir, kasus aktif Covid-19 meningkat menjadi 17 ribu lebih atau naik 50 persen.

Berdasarkan website resmi Pemprov DKI, corona.jakarta.go.id pada Minggu (13/6/2021), kasus aktif Covid-19 tersebar di 264 dari total 267 kelurahan di DKI Jakarta.

Kelurahan Kapuk menempati urutan pertama dengan mencatat kasus aktif Covid-19 sebanyak 246 pasien.

Berikut rincian 20 kelurahan dengan kasus aktif Covid-19 terbanyak di Jakarta:

1. Kapuk, Jakarta Utara: 246 kasus

2. Cengkareng Timur, Jakarta Barat: 182 kasus

3. Pademangan Timur, Jakarta Utara: 173 kasus

4. Lubang Buaya, Jakarta Timur: 160 kasus

5. Duri Kosambi, Jakarta Barat: 142 kasus

6. Kebon Jeruk, Jakarta Barat: 142 kasus

7. Palmerah, Jakarta Barat: 134 kasus

8. Jagakarsa, Jakarta Selatan: 130 kasus

9. Penjaringan, Jakarta Utara: 129 kasus

10. Semper Barat, Jakarta Utara: 128 kasus

11. Srengseng, Jakarta Selatan: 124 kasus

12. Penggilingan, Jakarta Timur: 120 kasus

13. Tegal Alur, Jakarta Barat: 115 kasus

14. Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur: 113 kasus

15. Pondok Pinang, Jakarta Selatan: 111 kasus

16. Pondok Kelapa, Jakarta Timur: 108 kasus

17. Pejagalan, Jakarta Utara: 106 kasus

18. Sunter Jaya, Jakarta Utara: 106 kasus

19. Bambu Apus, Jakarta Timur: 103 kasus

20. Ciganjur, Jakarta Selatan: 102 kasus

Sementara itu, terdapat enam klaster penularan Covid-19 di Jakarta berdasarkan data Pemprov DKI per Senin 14 Juni 2021 pukul 13.00 WIB. Antara lain:

1. Klaster Mudik 2021

- 808 klaster keluarga dengan total kasus aktif sebanyak 1.494 pasien (1.494 dalam pemantauan)

2. Klaster Perkumpulan Warga

- klaster Idulfitri Cilangkap RT 03/03 (114 kasus aktif, 114 dalam pemantauan)

- klaster Idulfitri Ciracas RT 06/03 (54 kasus aktif, 54 dalam pemantauan)

- klaster Idulfitri Pasar Minggu (27 kasus aktif, 27 dalam pemantauan)

- klaster kontrakan dan taman kayu putih Pulogadung (27 kasus aktif, 27 dalam pemantauan)

- klaster tahlilan Semper Barat Cilincing (20 kasus aktif, 20 dalam pemantauan)

Total kasus aktif: 242 kasus

3. Klaster Swasta

Klaster swasta ini terdiri dari 37 perusahaan dengan total kasus aktif sebanyak 62 kasus dan yang berada dalam pemantauan sebanyak 249 kasus.

Dari 37 perusahaan ini, terdapat 7 perusahaan yang memiliki kasus aktif lebih dari satu, sementara 30 perusahaan yang lain hanya memiliki masing-masing satu kasus aktif. Berikut ini adalah perusahaan yang kasus aktifnya lebih dari satu:

- Sriwiya Air (13 kasus aktif, 15 dalam pemantauan)

- PT PAM Lyonnaise Jaya (8 kasus aktif, 10 dalam pemantauan)

- PT Asuransi Cigna (3 kasus aktif, 43 dalam pemantauan)

- BCA Landmark Pluit (2 kasus aktif, 17 dalam pemantauan)

- PT AEON Credit Service Indonesia (2 kasus aktif, 5 dalam pemantauan)

- PT Bank DBS Indonesia (2 kasus aktif, 36 dalam pemantauan)

- PT Sumitomo Indonesia (2 kasus aktif, 9 dalam pemantauan)

Total kasus aktif dari 37 perusahaan sebanyak 62 kasus

4. Klaster Kementerian

- Balkes Kemenkeu (4 kasus aktif, 50 dalam pemantauan)

- Kemdagri (1 kasus aktif, 42 dalam pemantauan)

- Kemenkes (6 kasus aktif, 587 dalam pemantauan)

- Kementerian Pertanian (2 kasus aktif, 68 dalam pemantauan)

Total kasus aktif: 13 kasus

5. Klaster Mal

- Roxy Mas dengan jumlah kasus aktif sebanyak 11 kasus (11 dalam pemantauan)

6. Klaster Asrama

- Mess karyawan fakultas ilmu olahraga UNJ Pulogadung dengan total kasus aktif 9 kasus (9 dalam pemantauan)