11 Pegawai Nonaktif Gugat Pimpinan KPK ke Komisi Informasi Pusat Terkait TWK

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 11 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif menggugat pimpinan KPK ke Komisi Informasi Pusat. Gugatan dilayangkan lantaran pimpinan masih belum membuka informasi hasil tes wawasan kebangsaan (TWK).

Salah satu perwakilan, Hotman Tambunan mengatakan, sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masing-masing pegawai yang mengajukan permohonan informasi dapat memperoleh data-data pribadi termasuk hasil TWK.

"Syaratnya adalah memberikan persetujuan tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) untuk mengakses informasi dimaksud. Para pegawai KPK telah mengajukan permohonan melalui mekanisme PPID sesuai dengan undang-undang, namun KPK tetap tidak memberikan informasi hasil TWK," ujar Hotman, Selasa (10/8/2021).

Adapun informasi yang diajukan oleh para pegawai KPK antara lain, dasar hukum penentuan unsur-unsur pengukuran asesmen TWK, dasar hukum penentuan kriteria, kertas kerja assessor, berita acara penentuan lulus atau tidak lulus, serta hasil asesmen TWK masing-masing pegawai.

Menurut Hotman, gugatan keterbukaan informasi ini dilakukan karena para pegawai telah mengajukan permohonan informasi publik terkait hasil TWK melalui mekanisme PPID KPK dalam rentang waktu 28 Mei-9 Juni 2021. Melalui mekanisme PPID, para pegawai telah menunggu kurang lebih 17 hari kerja untuk mendapatkan jawaban.

Selain itu, pegawai juga telah mengajukan keberatan ke atasan PPID KPK, yakni Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa. Hasilnya, respons yang disampaikan oleh KPK dalam rentang waktu 5 hingga 6 Agustus 2021 permohonan informasi hasil TWK masing-masing pegawai KPK tidak dapat diberikan.

"Alasannya, KPK merujuk kepada BKN bahwa hasil TWK pegawai KPK masuk dalam klasifikasi rahasia negara," kata Hotman.

Hotman menyebut, klasifikasi ini bertentangan dengan yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2021. Hasil TWK tersebut dipertunjukkan kepada beberapa pegawai struktural, namun tak ada akses sama sekali bagi 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Padahal pada pertengahan Juni, Komisioner KIP Arif Kuswardono menyatakan para pegawai berhak mengakses hasil TWK. Hasil asesmen memang menjadi informasi yang dikecualikan untuk diumumkan kepada publik. Namun, informasi itu bersifat umum dan berhak diterima oleh setiap peserta tes.

"Untuk tetap bisa mengakses hasil TWK sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008, para pegawai mendaftarkan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). Harapannya para pegawai bisa mendapatkan akses informasi hasil TWK," kata dia.

Hotman menyebut, hasil TWK yang diikuti oleh seluruh pegawai KPK menetapkan 75 pegawai KPK berstatus tidak memenuhi syarat. Dampak dari itu yakni keluarnya SK Nomor 652 Tahun 2021 dan Berita Acara per tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh 6 pimpinan lembaga.

Dalam SK 652 tersebut, pegawai berstatus tidak memenuhi syarat diperintahkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung. Sedangkan dalam Berita Acara tertanggal 25 Mei 2021 tersebut, memberhentikan pegawai paling lambat sampai dengan 1 November 2021.

"Disamping itu hasil TWK telah memberi stigma kepada 51 pegawai TMS sebagai warga negara yang tidak bisa dibina. Sehingga sudah sepantasnya, pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus mengetahui alasan-alasan yang disimpulkan oleh para asesor melalui asesmen TWK tersebut," kata Hotman.