Polemik Baju Dinas, Anggota DPRD Kota Tangerang Gelar Rapat

Liputan6.com, Jakarta - DPRD Kota Tangerang menggelar rapat pembahasan mengenai rencana pembelian baju dinas. Baju dinas ini menjadi perhatian masyarakat setelah anggota DPRD disebut memakai brand mewah Louis Vuitton.

"Iya, kami akan gelar rapat siang ini untuk membahas seragam tersebut," ungkap Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, Selasa (10/8/2021).

Anggaran bahan pakaian mencapai Rp 675 juta kemudian anggaran ongkos jahit seragam sebesar Rp 600 juta. Sehingga total anggaran hingga Rp 1.275.000.000 miliar.

Anggaran tersebut dikeluarkan untuk 50 anggotanya karena itu Gatot mengaku, tidak bisa ambil keputusan sepihak. Apakah pembuatan seragam akan dilanjutkan atau ditunda terlebih dulu.

"Karena ini kan menyangkut 50 orang, lalu DPRD ini kan lembaga politik, tidak serta merta saya ketua bisa membatalkannya. Makanya, hari ini kita ada pertemuan untuk mendengar semua masukannya," tutur Gatot.

Sebab dulu saja saat awal terjadi pandemi Covid-19, atau diawal 2020, pihaknya sempat membatalkan dua pengadaan. Seperti pembangunan gedung DPRD Kota Tangerang dengan anggaran Rp 40 miliar, dan pengadaan empat mobil pimpinan yang juga ditiadakan dan langsung dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Tangerang.

"Tetap saja, ini soal seragam kita tinjau kembali dan saran dibatalkan, tapi nanti kita rapatkan," ungkap dia.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gatot Wibowo, membantah bila pihaknya memilih merek Louis Vuitton (LV) sebagai standar pembuatan baju dinas Tahun 2021 ke-50 anggota DPRD Kota Tangerang.

"Saya luruskan dulu, kita DPRD, tidak pernah menunjuk merk tertentu," kata Gatot, Selasa (10/8/2021).

Dia juga mengaku tidak pernah memakai pakaian berlabel produk pakaian dari Prancis tersebut dalam kesehariannya bertugas sebagai wakil rakyat Kota Tangerang. Gatot juga mengaku tidak mengetahui merk tersebut berasal dari mana.

"Kalau perkembangan soal merek saya enggak ngerti dari mana itu," katanya.

Menurut dia, lelang pembuatan baju seragam berjalan sesuai aturan dan setahun sekali. Dan anggarannya pun sudah disahkan dalam rapat pleno.

"Saya juga bingung, ini juga ramai setelah adanya pemenang lelang, bukan dari awal proses lelang," kata dia.