Mengukur Kualitas Para Capim KPK: Tak Bermasalah dan Tersandera

Novel Baswedan Cs Dorong Dewas KPK Laporkan Lili Pintauli Secara Pidana

Menurut Novel, putusan etik Dewas KPK terhadap Lili Pintauli bisa dijadikan bukti adanya pidana.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 02 Sep 2021, 14:01 WIB

Diterbitkan 02 Sep 2021, 14:01 WIB

Novel Baswedan dan Perwakilan Pegawai KPK Kembali Sambangi Komnas HAM

Novel Baswedan (kedua kanan) bersama perwakilan pegawai KPK yang tidak lolos TWK memberi keterangan usai menyerahkan dokumen baru dan tambahan informasi terkait pelaporan pelanggaran HAM saat proses alih status, Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6/2021). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan beserta pegawai nonaktif KPK lainnya mendorong Dewan Pengawas (Dewas) melaporkan pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar (LPS) secara pidana kepada penegak hukum.

Novel menyebut, putusan etik Dewas KPK belum lama ini bisa dijadikan sebagai bukti adanya dugaan pidana yang dilakukan Lili Pintauli.

"Laporan pidana ini didasarkan kepada putusan Dewas yang menyatakan bahwa LPS terbukti secara sah telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK," ujar Novel dalam keterangannya, Kamis (2/9/2021).

Menurut Novel, putusan Dewas yang menyebut Lili melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020, membuktikan bahwa perbuatan pemimpin perempuan KPK itu melanggar Pasal 36 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Pelanggaran terhadap Pasal 36 UU 20/2002 artinya telah terjadi pelanggaran pidana," kata Novel.

Pasal tersebut berbunyi pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.

"Bahwa sudah menjadi prinsip mendasar bagi lembaga pengawas termasuk BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lainnya, bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, lembaga pengawas wajib melaporkannya ke pihak yang berewenang (penegak hukum)," kata Novel.

Sanksi Berat Lili Pintauli Siregar

Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene

Wakil Ketua KPK. Lili Pintauli Siregar saat rilis penahanan Anja Runtuwene tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah program pembangunan rumah DP Rp 0,- di Munjul Pondok Ranggon, Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pada Senin, 30 Agustus 2021, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Lili Pintauli Siregar. Lili terbukti melakukan dua pelanggaran, yaitu, menyalahgunakan pengaruhnya sebagai komisioner untuk kepentingan pribadi, serta berhubungan langsung dengan pihak yang sedang berperkara di KPK.

Lili melanggar etik karena berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial terkait dugaan suap jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai. Lili dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.