Ma'ruf: Ada Daerah Belum Berani Gelar PTM Terbatas Meski Dibolehkan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui, ada sejumlah daerah yang belum melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas meski sudah dibolehkan. Karena melalui kunjungannya, Ma'ruf ingin mendorong bahwa kegiatan tersebut bisa dilakukan dan aman selama disiplin potokol kesehatan (prokes).

"Saya kira seiring dengan kebijakan dari Mendikbud, yang daerah sudah berada level 1-3 itu prinsipnya boleh membuka. Tapi memang ada pemerintah daerah yang kelihatannya masih belum berani," kata Ma'ruf usai meninjau PTM di Kabupaten Bogor, Kamis (9/9/2021).

Dia berharap, daerah-daerah yang masih ragu dalam pelaksanaan PTM tersebut agar bisa yakin. Dia juga meminta kepada Kementerian Pendidikan untuk dapat mendorong daerah yang sudah diizinkan menggelar PTM terbatas agar mau membuka sekolahnya dan mengizinkan giat terkait dilakukan.

"Akan terus didorong, saya kira Mendikbud juga akan terus mendorong supaya semua daerah yang memang sudah memenuhi levelnya membuka supaya tidak tertinggal," harap Ma'ruf.

Ma'ruf mengingatkan, meskipun izin dari daerah dan sekolah sudah dibuka, izin orangtua murid adalah hal utama dari pelaksanaan PTM terbatas ini.

"Kita akan dorong, supaya mereka bisa memenuhi syarat-syarat ini minimal yang ditetapkan untuk membuka dan juga terkait dengan kesiapan orangtua dan izin orang tua," tandas Ma'ruf.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohammad Thamrin mengatakan, pihaknya sedang mengecek ulang kesiapan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. 

Penilaian dilakukan mulai dari Tim Satgas, sarana dan prasarana penunjang, hingga penyediaan desinfektan dan lainnya. 

"Harus benar-benar kita cek ulang lagi dan saat ini pengawas sekolah sedang turun langsung ke sekolah," ujar Thamrin, Selasa 7 September 2021.

Thamrin menjelaskan, pada awal Oktober 2021 sekolah yang memenuhi ketentuan dan mendapatkan dukungan dari orang tua siswa dapat melanjutkan PTM.

"Kalau di daftar check list keseluruhan sudah di atas 80 persen makanya kita mau cek ulang lagi kan bisa saja kalau di atas kertas pada ingin checklisnya bagus,” terang Thamrin.

Hasil dari pengecekan ulang tersebut, kata Thamrin, 80 persen orang tua mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas. 

"Survei orang tua rata-rata sudah di atas 80 persen sudah setuju dan 20 persen belum setuju," ucap Thamrin.

Thamrin menuturkan, orang tua yang setuju melakukan PTM harus siap melakukan antar jemput anaknya sekolah. Selain itu, orang tua wajib menyediakan masker cadangan untuk siswa. Begitupun dengan protokol kesehatan siswa juga harus menjadi perhatian orang tua.

“Protokol kesehatannya harus diperhatikan mulai dari berangkat hingga pulang sekolah," tutur Thamrin.

Thamrin mengatakan, orang tua yang tidak setuju anaknya mengikuti PTM terbatas dikarenakan rasa kekhawatiran anaknya terpapar Covid-19. Siswa yang tidak mengikuti PTM akan disiapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Kita harus hargai kekhawatiran orang tua, kalau orangtua belum menyetujui ya kita sediakan layanan bagi murid yang orang tuanya belum mengizinkan," pungkas Thamrin.