Golkar Umumkan Calon Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin Besok

Sebelum diumumkan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto akan menyerahkan surat berisi nama pengganti Azis Syamsuddin ke pimpinan DPR.

oleh Liputan6.com diperbarui 28 Sep 2021, 07:03 WIB
Diterbitkan 28 Sep 2021, 07:03 WIB
Azis Syamsuddin
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin digiring petugas menuju mobil tahanan di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (25/9/2021). Politisi Partai Golkar ini ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan KPK terkait kasus penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. (Liputan6.com/Faizal Fana

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar akan mengumumkan calon Wakil Ketua DPR untuk menggantikan Azis Syamsuddin pada Rabu, 29 September pukul 16.00 WIB. Azis Syamsuddin mundur dari jabatannya usai terjerat kasus suap dan menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sebelum diumumkan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto akan menyerahkan surat berisi nama pengganti Azis Syamsuddin ke pimpinan DPR.

"Jadi pertama tentu masih ada proses-proses yang harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada baik di partai maupun di DPR. Oleh karena itu akan diumumkan hari Rabu (29/9/2021) jam 16.00 sore. Tunggu hari Rabu jam 16.00 sore di DPR," ujar Airlangga usai rapat pleno di DPP Golkar, pada Senin (27/9/2021) malam.

Sebelumnya, nama Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus santer disebut sebagai calon Wakil Ketua DPR. 

"Jadi tunggu hari Rabu jam 4 sore. Nanti yang menyampaikan Ketua Fraksi didampingi oleh Ketua Umum-nya," ujar Airlangga.

 

Diantar Airlanggar Secara Langsung

Sementara itu, politikus Golkar Adies Kadir mengatakan, Airlangga dan Ketua serta Sekretaris Fraksi akan mengantarkan surat pergantian Azis Syamsuddin secara langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani.

"Jadi karena hari Rabu ketua umum ingin mengantarkan sendiri suratnya ke ketua DPR bersama-sama dengan ketua fraksi dan sekretaris fraksi. Jadi pertimbangannya itu," kata Adies.

Adies pun tak mau menanggapi soal nama Lodewijk F. Paulus yang santer terdengar.

"Selama suratnya belum ditandatangan kalau di politik itu kan apapun bisa terjadi jadi kita menunggu surat resminya yang akan dibawa oleh ketum ke pimpinan DPR," katanya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya