Update Covid-19 Kamis 21 Oktober 2021: Positif 4.237.834, Sembuh 4.079.120, Meninggal 143.120

Liputan6.com, Jakarta - Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 kembali melaporkan masih adanya penambahan kasus positif, sembuh, dan meninggal dunia akibat virus Corona di Indonesia.

Terdapat penambahan 633 orang yang pada hari ini, Kamis (21/10/2021) dinyatakan positif Covid-19.

Sehingga sampai saat ini di Indonesia total akumulatifnya 4.237.834 orang terkonfirmasi positif terinfeksi virus Corona yang menyebabkan Covid-19.

Sedangkan kasus sembuh pada hari ini bertambah 1.372 orang. Di Indonesia total akumulatif sebanyak 4.079.120 pasien sudah berhasil sembuh dan dinyatakan negatif Covid-19 hingga kini.

Sementara itu kasus meninggal dunia ada penambahan 43 orang pada hari ini. Dengan begitu, total akumulatifnya terdapat 143.120 orang meninggal dunia akibat virus Corona yang menyebabkan Covid-19 hingga saat ini di Indonesia.

Data update pasien Covid-19 tercatat sejak pukul 12.00 WIB Rabu 20 Oktober 2021, hingga hari ini pada jam yang sama.

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Tren penurunan kasus Covid-19 di dunia telah mengalami penurunan sejak merebaknya varian delta. Penyebaran Covid-19 varian delta yang berasal dai India ini terjadi beberapa kali yakni pada Desember 2020, April 2021 dan puncaknya Juni 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan kasus juga diiringi dengan penurunan angka kematian. Tak hanya itu, tren tersebut juga dialami Indonesia yang berhasil mengendalikan Covid-19 varian delta.

"Dari data, Indonesia negara yang relatif sangat baik dalam penanganan Covid-19, baik dari kasus harian atau kasus mingguan. Kasus kematian juga bisa ditekan rendah dan Indonesia dalam situasi yang cukup baik," tutur Sri Mulyani dalam Seminar Sinergi Pengawasan Program PC-PEN, Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Meski begitu, beberapa negara seperti Turki, Inggris dan Rusia masih menghadapi tantangan dalam pengendalian varian delta. Penambahan kasus di negara-negara tersebut masih cukup tinggi. Padahal dalam beberapa waktu kedepan Inggris akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan yang membahas tentang ancaman perubahan iklim.

Situasi ini pun menjadi pelik bagi para pembuat kebijakan karena negara-negara tersebut harus mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan keselamatan masyarakat walau bisa berdampak berat pada sisi ekonomi. Meskipun sudah ada vaksinasi dan pengobatan pasien di rumah sakit untuk mengurangi resiko meninggal dunia.

"Kenaikan kasus akan mengharuskan negara merespon untuk menyelamatkan masyarakat dan ini biasanya dari sisi ekonomi sangat berat," kata dia.

Di tingkat regional, penanganan kasus Covid-19 negara-negara ASEN dinilai relatif baik. Termasuk Vietnam yang tahun juga kewalahan dalam menghadapi varian delta. Sayangnya, Singapura yang masih harus bergelut menangani varian delta.

Bahkan Sri Mulyani menyebut kasus yang terjadi di Kota Singa lebih parah bila dibandingkan dengan tahun 2020.

"Saat ini hampir semua negara-negara di ASEAN mengakami penurunan kasus kecuali Singapura yang lonjakannya masih tinggi dan lebih parah dari tahun lalu," katanya.

Sri Mulyani mengatakan dari berbagai perbandingan tersebut menunjukkan Indonesia berprestasi dalam mengendalikan Covid-19. Kebijakan-kebijakan tersebut berhasil dengan dukungan kerja sama berbagai pihak baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para aparat keamanan seperti TNI Polri.

"Sehingga fakta Indonesia bisa kendalikan ini prestasi dan hasil kerja keras nyata semua pihak, pemerintah pusat yang langsung dimonitor Presiden kepada Pemda, jajaran TNI Polri yang memberikan kontribusi yang luar biasa," kata dia.

Dia menambahkan, adanya penurunan kasus ini bisa menormalisasi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Sehingga program PEN bisa dilakukan dan memulihkan kembali tidak hanya daya beli masya atau kesejahteraan tapi mengembalikan lagi kesempatan kerja dan mendorong investasi.

Kasus infeksi virus Corona pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China Desember 2009. Dari kasus tersebut, virus bergerak cepat dan menjangkiti ribuan orang, tidak hanya di China tapi juga di luar negara tirai bambu tersebut.

2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Pengumuman dilakukan di Veranda Istana Merdeka.

Ada dua suspect yang terinfeksi Corona, keduanya adalah seorang ibu dan anak perempuannya. Mereka dirawat intensif di Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Prof Dr Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

Kontak tracing dengan pasien Corona pun dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan lebih luas. Dari hasil penelurusan, pasien positif Covid-19 terus meningkat.

Sepekan kemudian, kasus kematian akibat Covid-19 pertama kali dilaporkan pada 11 Maret 2020. Pasien merupakan seorang warga negara asing (WNA) yang termasuk pada kategori imported case virus Corona. Pengumuman disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Urusan Virus Corona, Achmad Yurianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Yurianto mengatakan, pasien positif Covid-19 tersebut adalah perempuan berusia 53 tahun. Pasien tersebut masuk rumah sakit dalam keadaan sakit berat dan ada faktor penyakit mendahului di antaranya diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menahun yang sudah cukup lama diderita.

Jumat 13 Maret 2020, Yurianto menyatakan pasien nomor 01 dan 03 sembuh dari Covid-19. Mereka sudah dibolehkan pulang dan meninggalkan ruang isolasi.

Pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya penanganan Covid-19 yang penyebarannya kian meluas. Di antaranya dengan mengeluarkan sejumlah aturan guna menekan angka penyebaran virus Corona atau Covid-19. Aturan-aturan itu dikeluarkan baik dalam bentuk peraturan presiden (perpres), peraturan pemerintah (PP) hingga keputusan presiden (keppres)

Salah satunya Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Keppres ini diteken Jokowi pada Jumat, 13 Maret 2020. Gugus Tugas yang saat ini diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo ini dibentuk dalam rangka menangani penyebaran virus Corona.

Gugus Tugas memiliki sejumlah tugas antara lain, melaksanakan rencana operasional percepatan penanangan virus Corona, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus Corona.

Sementara itu, status keadaan tertentu darurat penanganan virus Corona di Tanah Air ternyata telah diberlakukan sejak 28 Januari sampai 28 Februari 2020. Status ditetapkan pada saat rapat koordinasi di Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) saat membahas kepulangan WNI di Wuhan, China.

Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo menjelaskan, karena skala makin besar dan Presiden memerintahkan percepatan, maka diperpanjang dari 29 Februari sampai 29 Mei 2020. Sebab, daerah-daerah di tanah air belum ada yang menetapkan status darurat Covid-9 di wilayah masing-masing.

Agus Wibowo menjelaskan jika daerah sudah menetapkan status keadaan darurat, maka status keadaan tertentu darurat yang dikeluarkan BNPB tidak berlaku lagi.

Penanganan kasus virus corona (Covid 19) pun semakin intens dilakukan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mereduksi sekaligus memberikan pengobatan terhadap mereka yang terpapar Covid-19.

Berdasarkan situs covid19.go.id, sebanyak 140 rumah sakit di Tanah Air dijadikan rujukan untuk penanganan pasien Covid-19. Ada pula sejumlah tempat yang dijadikan rumah sakit darurat.

Salah satunya, pemerintah resmi menjadikan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai rumah sakit darurat untuk pasien Covid 19. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi, Senin 23 Maret 2020. Begitu dibuka, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran langsung menerima pasien.

Ada pula Rumah Sakit Darurat di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Pulau tersebut dulunya merupakan tempat penampungan warga Vietnam. Tempat tersebut telah dirapikan dan bisa menampung 460 pasien. Sejumlah tempat milik pemerintah lainnya juga dijadikan tempat isolasi pasien yang terpapar Covid-19.