Soal Kabar Hadi Tjahjanto Masuk Kabinet, Gerindra: Itu Hak Prerogatif Presiden

Liputan6.com, Jakarta Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, kabar akan adanya reshuffle kabinet usai pelantikan Panglima TNI yang baru menjadi kewenangan dan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun demikian, secara pribadi, Muzani mengaku belum mengetahui perihal tersebut.

"Saya belum denger, saya denger reshuffle dari kabar angin, saya serahkan sepenuhnya ke Presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Dia melanjutkan, bergantinya para pembantu presiden khususnya nama Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan mengisi posisi di kabinet, juga belum diketahuinya hingga saat ini. Namun bila itu benar, Muzani menilai menjadi kewenangan tunggal presiden.

"Sepenuhnya wewenang presiden. Presiden berwenang menetapkan pembantu-pembantunya sebagai menteri atau mengganti," jelas dia.

Sebelumnya santer informasi beredar terkait isu reshuffle kabinet untuk yang ketiga kalinya. Kali ini, kabar angin itu menyebut reshuffle akan dilakukan pada Rabu 10 November 2021 lusa.

Salah satu nama kuat yang menyeruak adalah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Diketahui, Hadi akan memasuki masa purna tugasnya di militer dan sebagai Panglima TNI. Santer dikabarkan Hadi akan mengisi posisi Menko Polhukam atau Kepala Staf Presiden.

Selain soal reshuffle kabinet, Muzani juga menilai Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan para menterinya yang digadang-gadang maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Bahkan Muzani menyatakan, mereka yang ingin maju diberi kebebasan oleh Presiden untuk semakin luas dikenal publik.

"Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas, saya kira sebagai sebuah proses demokrasi ini cara yang sehat untuk memilih pemimpin," kata Muzani.

Muzani pun tidak ambil pusing, jika calon presiden yang diusung Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto harus bersaing dengan sesama menteri di dalam kabinet. Dia meyakini, semakin banyak calon maka akan semakin baik.

"Makin banyak makin bagus. Kami sendiri di Gerindra melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Rakyat pilihannya makin banyak makin bagus dan tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Itu wajar saja di demokrasi," beber Muzani.

Karenanya, Muzani meyakini, mereka yang saat ini hendak mencalonkan diri untuk 2024 sebagai calon presiden, tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo.

"Tidak, mundur itu kalau sudah ditetapkan. Sebagai calon presiden, ditetapkan atau mendaftarkan diri, itu aturannya," dia menandasi.