Liputan6.com, Jakarta DPR RI telah resmi menyetujui Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang masuk masa pensiun. Ini artinya kursi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) segera kosong.
Bukan perihal sulit memilih, pasalnya ini semua berada di tangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diusulkan Panglima. Artinya, ada kemungkinan Jenderal TNI Andika akan mengusulkannya.
Hal ini jelas sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 14 ayat (2) yaitu yang berbunyi; 'Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima'.
Advertisement
Dengan hal ini, secara tidak langsung kursi KSAD akan diperebutkan oleh para jenderal bintang tiga TNI AD yang tersebar baik di kesatuan TNI AD, Mabes TNI, serta kementerian dan lembaga negara.
Baca Juga
Sejumlah nama mulai menghiasi, misalnya saja ada Wakil KSAD Letjen TNI Bakti Agus Fadjari, yang bisa saja mengikuti sejumlah seniornya yang penah meraih kursi KSAD yaitu salah satunya Moeldoko.
Selain itu masih di kesatuan AD ada nama Irjenad Letjen Benny Susianto, Korsahli KSAD Letjen Wisnoe Prasetja Boedi, Komandan Puspomad Letjen Chandra Warsenanto Sukotjo, Komandan Pusterad Letjen Teguh Arief Indratmoko, Dankodiklat AD Letjen Anto Mukti Putranto, Komandan Pussenif AD Letjen Arif Rahman, Kepala RSPAD Letjen dr Albertus Budi Sulistya, serta ada Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman.
Di lingkungan Mabes TNI juga perluang, misalnya saja Dankodiklat TNI Letjen Madsuni, kemudian ada Pangkogabwilhan III Letjen Jeffry Apoly Rahawarin, Kepala BAIS TNI Letjen Joni Supriyanto, Asops Panglima TNI Letjen Tiopan Aritonang, serta Kasum TNI Letjen Eko Margiyono.
Sementara di lembaga atau kementerian ada Wamenhan Letjen Muhammad Herindra, Irjen Kemenhan Letjen Ida Bagus Purwalaksana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Ganip Warsito, serta Sesmenko Polhukam Letjen TNI Tri Soewandono.
Meski demikian, dari sejumlah nama ini, Andika memilih untuk tak secara gamblang siapa yang nanti akan diusulkannya ke Presiden Jokowi.
"Nama yang milih nanti Presiden. Saya janji nanti setelah resmi, sekarang kan belum. Jangan sampai saya mendahului," kata Andika di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/11/2021).
Penasehat senior Kantor Staf Presiden (KSP) Andi Widjajanto mengatakan, berdasarkan catatan yang dimilikinya dari tahun 2020 sampai 2021, sudah ada 12 KSAD.
Jika dirinci ada enam merupakan mantan Pangkostrad, lalu tiga mantan Wakasad, satu mantan Ka BAIS, satu mantan Sekjen Kemhan, dan satu mantan Sesmenko Polhukam.
"Di masa Presiden Jokowi ada tiga KSAD seluruhnya pernah menjabat Pangkostrad," kata Andi kepada Liputan6.com, Senin (8/11/2021).
Dia pun melihat ada dua perwira tinggi berperluang menggantikan Jenderal Andika Perkasa di posisi KSAD. Dua pati yang dimaksud yaitu menjabat Pangkostrad dan Kasum TNI. "Yaitu Dudung dan Eko M," ungkap Andi.
Dia pun mengingatkan, siapapun KSAD yang terpilih, jelas yang utamanya harus melakukan tugasnya dalam pembinaan kekuataan darat.
"Tantangan terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan profesional prajurit, perawatan dan modernisasi alutsista, revitalisasi doktrin dan organisasi TNI AD," jelas Andi.
Senada, Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, Di tubuh TNI AD memang banyak jenderal bintang tiga yang mumpuni, baik yang bertugas di lingkungan TNI AD maupun di luar. Tapi sebagian besar sudah cukup senior dan menjelang pensiun.
"Karena itu yang paling berpeluang sebagai kandidat pengganti Jenderal Andika di jabatan Kasad saya kira adalah Pangkostrad Dudung Abdurrachman dan Kasum TNI Eko Margiyono. Di atas kertas, nama Letjen Dudung memang diunggulkan dan dinilai sebagai jago istana. Tapi saya kira Letjen Eko Margiyono juga bukan tidak mungkin karena masa aktifnya lebih panjang hingga tahun 2025 dan dari segi kapabilitas sangat layak," jelas Khairul kepada Liputan6.com, Senin (8/11/2021).
Menurut dia, keduanya juga memiliki kekayaan pengalaman tugas dan jabatan. Pernah memimpin pasukan, memimpin satuan teritorial, bertugas di lembaga pendidikan bahkan di lingkungan intelijen.
Khairul mengingatkan, pergantian KASAD ini juga harus mempertimbangkan proyeksi regenerasi kepemimpinan TNI. Karena siapapun yang menjabat nanti, mestinya akan berpeluang juga menjadi Panglima TNI setelah Jenderal Andika.
"Nah, Letjen Dudung kurang diuntungkan dari segi usia. Masa aktifnya akan berakhir pada November 2023, sama seperti Laksamana Yudo Margono, artinya, akan kecil kemungkinan untuk menguat di bursa Panglima," jelas dia.
Karena itu, selain dari jajaran bintang tiga, dia melihat tidak tertutup juga peluang mempromosikan seorang perwira bintang dua dari generasi 90-an dalam waktu dekat untuk kemudian disiapkan sebagai KSAD.
"Saya kira ada sejumlah perwira bintang dua dari generasi 90-an yang layak diorbitkan ke bintang tiga, bahkan kemudian bintang empat dalam waktu dekat," kata Khairul.
Â
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Tetap Solid, Banyak Tugas
Khairul mengingatkan, sebagai pembina kemampuan dan kesiapsiagaan matra darat, KSAD nantinya tentu harus memastikan aspek-aspeknya terjaga dengan baik.
Selain itu, harus mulai dengan peningkatan kemampuan para personel yang berbasis teknologi, mengingat tantangan digital yang hadir ke depannya.
"Terutama yang menyangkut integritas dan kapabilitas/kompetensi prajurit, kesadaran dan kepatuhan pada hukum terutama bagi para personel yang bertugas di wilayah konflik, serta memberikan dukungan kuat bagi upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan terutama yang berbasis berbasis teknologi. Itu tantangannya," jelas dia.
Khairul juga melihat, pemilihan KSAD ini tak akan menimbulkan resistensi di tubuh TNI AD siapapun nanti yang terpilih atau ditunjuk oleh Presiden Jokowi.
"Saya kira tidak akan ada resistensi siapapun yang menjadi KSAD. Organisasi TNI sudah matang dan cepat beradaptasi terhadap perubahan kepemimpinan," kata dia.
Â
Beda Pilihan, Beda Pendekatan
Pengamat Militer Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sidratahta Mukhtar memandang memang seperti banyak pihak bahwa calon KSAD adalah Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman dan Kasum TNI Letjen Eko Margiyono.
Meski demikian, dia melihat keduanya ada perbedaan pendekatan. "Pak Dudung, dia menegaskan posisi militer yang agresif meskipun dalam kondisi militer tertentu, hal tersebut diperlukan," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (8/11/2021).
Jika yang dipilih Eko, bisa dianggap meredam situasi dari berbagai kalangan. "Misalnya komunitas seperti kelompok garis keras, radikal, itu relatif bisa diatasi dengan record Pak Eko yang tidak terlalu muncul sebelumnya, sehingga ketika muncul Pak Eko bisa lebih merangkul," jelas Sidratahta.
Dia menyadari, siapapun nanti yang dipilih adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Walaupun, banyak pihak yang melihat Dudung lebih diunggulkan dari sisi kepentingan pertahanan secara umum.
"Pertimbangan kepada Pak Eko itu lebih mudah kalau ingin mengubah pendekatan menjadi yang lebih humanis, utamanya mereka yang secara psikologis merasa ditekan. Misal terhadap FPI, karena bagaimana pun meski kelompok FPI secara formal sudah mati, tapi anatomi pergerakan tetap ada, Pak Eko bisa diharapkan untuk hal tersebut, cuma Pak Dudung (sulit) karena cenderung keras," ungkap Sidratahta.
Namun, dia melihat sosok Eko yang kurang dikenal. Sedangkan Dudung sudah banyak yang mengenalnya, terlebih saat menjadi Pangdam Jaya, meskipun banyak kontroversialnya.
Dia menyebut, siapapun nanti terpilih, tidak ada resistensi atau gejolak di TNI khususnya di AD sendiri. Terlebih Panglima TNI berasal dari matra yang sama.
"Dalam tradisi matra darat sangat ahli pengendalian konflik dan politik itu tidak kelihatan, mungkin baru kelihatan pas pergantian KSAD. Tapi kalau Panglimanya dari KSAD, saya tidak melihat potensi itu terjadi, karena faktor Panglima yang menentukan, kecuali Panglimanya bukan dari KSAD," tutur Sidratahta.
Dia pun mengingatkan, KSAD yang baru juga ada pekerjaan rumah, salah satunya bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan rakyat.
"Kalau Dudung yang terpilih harus mengubah cara beliau dalam merangkul kekuatan itu, mungkin ke kekuatan nasionalis dan Islam. Jika Pak Dudung tidak merubah cara kepemimpinannya, maka akan ada pergeseran dari apa yang sudah dilakukan Andika semasa menjadi KSAD, terutama cara Dudung saat menjadi Pangdam," kata Sidratahta.
Â
Advertisement
Percaya Sepenuhnya
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, KSAD memang sepenuhnya kewenangan Presiden Jokowi. Dan semua pihak dirasa tak ada masalah nantinya dengan pilihan Presiden.
"Biasa dalam sebuah tubuh organisasi besar seperti TNI AD selalu ada dinamika, tapi siapapun yang ditunjuk oleh Presiden, semuanya akan kembali pada loyalitas yang satu," kata dia, Senin (8/11/2021).
Menurut dia, KSAD baru tentu harus bisa meningkatkan disiplin para prajuritnya.
"Meningkatkan kedisiplinan AD untuk tetap mematuhi sumpah prajurit dan sapta marga, meningkatkan kedisiplinan, sehingga saya kira profesionalisme angkatan bersenjata kita AD tetap terjaga," jelas Muzani.
Sementara itu, politikus PKS Abdul Kharis Almasyhari menyebut kesejahteraan prajurit AD harus menjadi prioritas utama KSAD baru.
"Tantangannya adalah membawa TNI AD lebih baik lagi daripada Pak Andika. Soal kesejahteraan prajurit masih perlu ditingkatkan," kata Kharis.
Secara pribadi, Abdul Kharis tidak enggan memberikan komentar nama yang pantas menjasi KSAD menggantikan Andika yang kini menjabat Panglima TNI. Namun menurutnya nama yang berpeluang menduduki jabatan itu adalah yang saat ini telah berbintang tiga. "Saya gak ada perefrensi," kata dia.
Menurut Kharis mereka yang menjadi KSAD mesti seorang jenderal yang paham betul soal AD. Ditunjang dengan prestasi karier yang moncer.
"Jujur saya belum begitu kenal, Pak Dudung belum pernah ketemu. Pak Eko yang udah pernah ketemu, Eko orangnya baik," kata dia.
![](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/articles/loadingbox-liputan6.gif)