Lemahnya Perlindungan pada Petani Dinilai Bikin Pemerintah Bergantung Impor Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Pemuda Reformasi (KMP-Reformasi) melakukan aksi terkait dugaan carut marut impor holtikultura di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan.

Korlap KMP-Reformasi Safrudin mengatakan, pihaknya menyoroti terkait lemahnya perlindungan pada petani membuat ketergantungan pemerintah pada impor pangan.

"Lemahnya perlindungan pada petani membuat ketergantungan (Indonesia) pada pangan impor semakin tinggi. Kedaulatan pangan pun makin rapuh," ujar Safrudin melalui keterangan tertulis, Rabu (24/5/2023).

Menurut dia, dalam teknis pelaksanaan, pemerintah seharusnya menyusun indikator impor secara ketat, sebab neraca komoditas tak cukup.

"Artinya, Pemerintah perlu membenahi data stok pangan di tingkat produsendan distributor, termasuk pedagang, secara nasional. Stok pangan yang dikuasai swasta mesti dihitung dengan cermat," kata Safrudin.

Dia menilai, pergerakan harga juga patut menjadi pertimbangan, impor seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Pemerintah seharusnya melindungi komoditas pangan yang dapat diproduksi oleh petani di dalam negeri. Sebab, langkah importasi justru dapat memengaruhi produktivitas dan produksi dalam negeri," papar Safrudin.

Safrudin juga menyoroti soal dugaan adanya makelar impor yang dalam Kemendag RI.

"Carut marut impor holtikultura masih terus terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun mengingat adanya makelar-makelar yang ikut bermain dalam kegiatan impor holtikultura," terang dia.

Safrudin meminta, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, seharusnya mampu untuk menekan dan membersihkan makelar-makelar dari kegiatan impor holtikultura.

"Tujuannya agar tidak terjadi impor yang Berlebihan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap petani dalam negeri. Zulkifli Hasan selaku Mendag sampai saat ini belum juga menunjukkan taring dan keseriusan nya dalam Menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan impor holtikultura," ucap dia.

"Kami dari Komite Mahasiswa dan Pemuda Reformasi akan melakukan aksi ini secara berkelanjutan sampai persoalan yang merugikan petani Indonesia ini benar benar selesai," tutup Safrudin.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berencana impor beras untuk mengantisipasi ancaman El Nino. Impor beras ini akan digunakan untuk stok mengantisipasi produksi beras turun akibat cuaca ekstrem.

"Beras kita harus G to G pesan barang sekarang, agar menjadi stok kita, ketika barang kurang di kita barang sudah tersedia dan juga hasil pertanian lainnya," kata pria karib disapa Zulhas saat menyambangi Istana Negara Jakarta, seperti dikutip Selasa 22 Mei 2023.

"Ya (impor) kalau diperlukan," imbuhya.

Zulhas mengaku tak ingin seperti Malaysia yang berebut air minum serta Tiongkok dan India yang sedang mengalami cuaca ekstrem hingga menelan korban jiwa.

"Kalau cuaca panas produksi (komoditas tani) akan turun kan, kita harus siap hadapi berbagai kemungkinan," kata dia.

Sebagai informasi, impor beras sejatinya sudah diwacanakan oleh Perum Bulog yang mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Jumlahnya sebanyak 2 juta ton. Penugasan tersebut untuk menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir 2023.

Seperti dikutip dari Kanal Bisnis Liputan6.com, ditulis Selasa (28/3/2023), melalui Surat Penugasan Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari luar negeri, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo memberikan tugas impor tersebut kepada Perum Bulog. Arief menyebut, pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menuturkan, 500 ribu ton impor beras itu perlu segera dilakukan untuk keperluan program bansos.

"Segera itu karena kalau ini kita penyerapannya tidak dapat, itu kan untuk bansos," kata Buwas, sapaan akrabnya saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin, 27 Maret 2023.

Akan tetapi, Buwas mengaku belum mengetahui kapan realisasi impor beras tersebut akan dilakukan. Lantaran, persiapan semisal rekomendasi teknis (rekomtek) pun belum diajukan.

"Belum. Kita baru jajaki, wong belum ada. Kita kan belum lelang, belum buka. Besok baru mau kita bahas," ujar dia.