Manajemen Pendidikan Belum Seimbang, Komisi X DPR Kawal Rekrutmen Sejuta Guru Honorer

Liputan6.com, Jakarta Pengelolaan tenaga kependidikan masih menjadi persoalan krusial dalam manajemen pendidikan di Tanah Air. Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. 

Dia menjelaskan, terkait manajemen pendidikan ada ketidakseimbangan jumlah guru dengan kebutuhan di lapangan, tidak meratanya distribusi guru, hingga minimnya kesejahteraan guru.

"Pelaksanaan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) akan terus kami kawal sebagai bagian komitmen kami untuk memajukan, memuliakan, menghormati, dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia," kata Huda dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Kamis (25/11)

Dalam rangka Hari Guru Nasional setiap 25 November, Komisi X DPR RI mendorong rekrutmen sejuta guru honorer sebagai PPPK bisa tuntas sebelum 2022.

"Padahal guru merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Bagaimana mengharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan mumpuni, jika para guru tidak bisa mendidik secara optimal," lanjut Huda.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menuturkan, program sejuta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah terobosan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tenaga kependidikan. Hanya saja, menurutnya, masih banyak permasalahan dalam pelaksanaannya.

Berbagai masalah tersebut, imbuhnya, mulai dari rendahnya pengajuan formasi dari pemerintah daerah, tingginya passing grade seleksi, rendahnya poin afirmasi, hingga kepastian jadwal seleksi.

"Berbagai permasalahan ini harus segera dituntaskan agar target rekrutmen sejuta guru honorer ini bisa tuntas tidak lebih dari 2022. Jangan sampai pelaksanaan program rekrutmen sejuta guru honorer ini menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari karena tak kunjung tuntas," ujar legislator dapil Jawa Barat VII tersebut.

Dia menilai, program rekrutmen sejuta guru honorer menjadi guru PPPK berpotensi berkepanjangan. Sehingga, lanjut Huda, diperlukan pengawalan dari stakeholder pendidikan, mulai dari organisasi guru, aktivis pendidikan, hingga para wakil rakyat.

"Program ini harus dikawal sehingga pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN), bekerja sungguh-sungguh untuk fokus menyelesaikan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK," katanya.

(*)