Wacana Parpol Percepat Deklarasi Capres 2024, PDIP: Tidak Tepat Bicara Pilpres saat Ini

Liputan6.com, Jakarta - Usulan agar koalisi calon presiden (capres) di pemilihan umum (pemilu) 2024 dideklarasikan sejak awal, mengemuka di tengah masih belum jelasnya siapa tokoh yang siap mengikuti kontestasi Pilpres.

Langkah ini dianggap perlu dilakukan agar masyarakat tidak memilih calon pemimpin seperti membeli kucing dalam karung.

Menanggapi hal ini, politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, saat ini prioritas bukan untuk memikirkan calon presiden. Saat ini fokus utama mendukung pemerintah mengatasi pandemi.

"Prioritas kita sekarang adalah mendukung pemerintah untuk mengatasi pandemi dan perlambatan ekonomi," ujar Hendrawan kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).

Menurut Hendrawan tidak pas waktunya untuk membicarakan Pilpres 2024. Sebab hanya akan mengganggu sinergi bersama menghadapi pandemi.

"Bukan gembar gembor koalisi pilpres sehingga mengganggu fokus kita untuk menyinergikan semua kekuatan mengatasi masa-masa sulit ini," ujar anggota komisi XI DPR RI ini

Menurut Hendrawan, perlu menunggu momentum yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi capres 2024. Sekarang bukan waktu yang tepat.

"Tentu. Ini Pak Jokowi baru mau tancap gas pemulihan pascapandemi, jadi kita dukung sepenuh tenaga dulu," ujarnya. 

Sebelumnya,  Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyerukan agar parpol-parpol deklarasikan calon presiden sejak saat ini. Dia berharap, capres dan cawapres tak dideklarasikan di menit akhir pendaftaran ke KPU seperti yang terjadi tiap pemilu.

Mardani mengatakan, hal ini bisa membuat masyarakat lebih memahami para calon pemimpinnya. Termasuk soal koalisi yang seharusnya dilakukan sejak jauh hari.

"Saya setuju parpol melakukan koalisi dan penjajakan jauh-jauh hari. Sehingga tidak membeli kucing dalam karung," kata Mardani saat dihubungi.

Senada, Pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi menilai ada dua hal yang dapat mengubah peta koalisi Pemilu 2024. Yaitu habisnya masa jabatan beberapa kepala daerah dan koalisi partai dilakukan lebih awal. Sehingga memunculkan calon lebih cepat.

Misalnya, Anies Baswedan habis masa jabatannya pada 2022, dan Ganjar Pranowo pada 2023. Dia mencontohkan, dalam kasus Gatot Nurmantyo. Namanya sempat muncul sebagai Capres saat menjabat Panglima TNI. Namun setelah pensiun, pamornya mulai meredup.

"Itu efeknya bisa luas. Karena nggak punya jabatan itu jangankan dengan partai dengan teman sendiri aja susah," ungkap Hasan.

Konteks kedua yang dapat mengubahnya adalah koalisi lebih awal antar partai politik dan penentuan calon lebih awal. Hari ini masyarakat tidak tahu siapa yang benar-benar punya tiket untuk maju atau tidak. Masalahnya saat ini masih ada anggapan bahwa mendeklarasikan diri jauh-jauh hari itu buruk.

Dari perolehan suara partai, ada tiga Partai yang potensial untuk memajukan calon. PDIP yang bisa memajukan calon sendiri, atau Gerindra dan Golkar yang hanya membutuhkan satu partai tambahan.

"Ini dua hal yang bisa mengubah peta survei. Kalau sudah dibungkus saya yakin orang akan melihat, ooh ini yang sudah punya tiket, " ujar Hasan.

Namun elite politik kerap menginginkan calon ditentukan di akhir-akhir. "Karena di akhir makin tinggi harga negonya. Padahal publik menginginkan jauh-jauh hari," pungkasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com