Mendagri Akan Beri Sanksi Daerah yang Capaian Vaksinasinya Rendah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pihaknya akan memberi sanksi daerah yang capaian vaksinasi Covid-19-nya masih rendah sampai akhir 2021. Tito menyatakan, di akhir tahun 2021, pihaknya akan melakukan evaluasi daerah yang tidak mencapai target 70 persen vaksinasi dosis pertama.

"Bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen, akan kami evaluasi berupa teguran dan akan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan Dana Insentif Daerah. Sebaliknya, bagi daerah yang telah memenuhi target, akan kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan tambahan Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Umum," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi di Auditorium Pendopo Gubernur Sumatera Barat, Jumat (17/12/2021).

Selain itu, Tito menekankan, jika suatu daerah angka capaian vaksinasi Covid-19-nya jomplang, maka akan mempengaruhi jumlah rata-rata nasional.

"Karena itu, melihat Sumatera Barat (Sumbar) angka capaian vaksinnya masih di bawah 70 persen, maka saya inisiatif untuk ke sini. Saya sudah melapor ke Presiden, dan Beliau minta untuk ditingkatkan," ungkapnya.

Dia menambahkan, kedatangannya ke seluruh daerah di Indonesia, terutama yang capaian vaksin Covid-19 masih rendah, merupakan tugas langsung dari Presiden.

"Mendagri salah satu yang ditugaskan Presiden untuk mendorong pemda mempercepat vaksinasi. Selain Mendagri, Presiden menugaskan Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Jaksa Agung secara bersama dengan stakeholder lainnya bergerak mendorong percepatan vaksinasi," ujarnya.

"Kita akan mengamati keseriusan dari teman-teman kepala daerah. Kita berharap di akhir tahun, Sumatera Barat sudah bisa mencapai 70 persen, bisa lebih, ini memerlukan kolaborasi dengan jajaran TNI/Polri, Pak Kabinda, Pak Danlamatal, semua bergerak, dan tolong DPRD dukung," imbuh Tito.

Terkait keseriusan ini, Tito menyayangkan sejumlah kepala daerah yang tak hadir atau diwakilkan mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi yang berlangsung di Sumatera Barat. Menurutnya, kehadiran kepala daerah atau pejabat yang dapat mengambil keputusan, sangat diperlukan dalam upaya percepatan vaksinasi.

"Saya menyayangkan ada beberapa kepala daerah tidak hadir di acara ini, catat itu, tadi saya lihat Bupati Solok tidak hadir (diwakilkan), kemudian Wali Kota Payakumbuh juga tidak (hadir), wakilnya juga tidak, kemudian Wali Kota Padang Panjang juga tidak hadir, kalau Wakilnya (hadir), fine lah, Sekda-nya juga okelah, kita ingin yang hadir adalah yang mengambil keputusan karena harus bergerak cepat," tandasnya.

Dengan mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi, diharapkan kepada daerah dan para pengambil kebijakan di daerah mampu bekerja cepat dalam melakukan langkah-langkah akselerasi Vaksinasi. Mendagri juga ingin kepala daerah berkomitmen untuk melampaui target vaksinasi sebesar 70 persen sehingga masyarakat terlindungi.