Demokrat Minta Pemerintah Fokus Tangani Kesehatan, Jangan Berbisnis di Pandemi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrat memiliki sejumlah catatan akhir tahun kepada pemerintah, terutama dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta, pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia.

"Pemerintah jangan pernah lengah dan anggap remeh. Apa yang terjadi di negara lain, seharusnya diantisipasi dengan cepat dan serius. Jangan menunggu korban berjatuhan, baru kemudian mengambil langkah keras," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (31/12/2021).

Dia meminta agar pemerintah tidak telat dan lamban dalam menangani virus corona varian baru, Omicron. Saat ini, kasus Covid-19 di sejumlah negara melonjak akibat varian baru tersebut.

Selama pandemi Covid-19, Demokrat meminta agar pemerintah mengutamakan penanganan kesehatan dibanding ekonomi. Herzaky percaya, kesehatan masyarakat nantinya dapat meningkatkan roda perekonomian.

"Jangan kemudian membuat kebijakan serba tanggung. Bingung fokus ke kesehatan atau ekonomi, ujung-ujungnya dua-duanya berantakan dan mengalami perlambatan," ucapnya.

Selain itu, Demokrat meminta agar pemerintah lebih terbuka dalam menerima masukan dan kritikan terkait kebijakan yang diambil. Sebab dengan keterbukaan dapat meminimalisasi dampak yang terjadi.

"Jangan kemudian ketika situasi memburuk dan mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak, baru Pemerintah mau mendengarkan. Sudah ratusan ribu nyawa rakyat Indonesia yang menjadi korban, baru Pemerintah berubah," paparnya.

Selanjutnya, Herzaky juga meminta pemerintah tak menjadikan pandemi Covid-19 ini untuk ajang bisnis. Hal ini seiring dengan munculnya kecurigaan publik terkait adanya praktik bisnis rapid test antigen, PCR, hingga karantina di hotel berbintang.

"Akan timbul ketidakpercayaan publik yang tinggi atas setiap kebijakan yang diambil, karena ada satu dua pejabat publik yang tersangkut kasus bisnis di seputar pandemi. Ujung-ujungnya akan semakin menghambat kita dalam menangani dan menghadapi pandemi ini, dan pandemi-pandemi ke depannya," katanya.