Jokowi Teken Perpres, Badan Usaha Boleh Terlibat dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Perpres itu merupakan Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 24 Feb 2022, 18:51 WIB
Diterbitkan 24 Feb 2022, 18:51 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers terkait Perkembangan COVID-19 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/1/2022) sore. (Dok Sekretariat Kabinet RI)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi megizinkan badan hukum dan/atau badan usaha terlibat dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2022.

Perpres itu merupakan Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

"Pelaksanaan vaksinasi Covid-19  sebagaimana diselenggarakan oleh Pemerintah. Dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19, pemerintah dapat melibatkan badan hukum dan/atau badan usaha," demikian bunyi Pasal 1A ayat 1 dan 2 sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan Perpres, Kamis (24/2/2022).

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Diteken Jokowi 21 Februari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Dalam aturan ini, tidak dijelaskan rinci bagaimana pelibatan badan hukum dan/atau badan usaha sebagai penyelenggara vaksinasi Covid-19. Hal tersebut akan dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan badan hukum dan/ atau badan usaha diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan," jelas Pasal 1A ayat 3.

Aturan ini diteken Jokowi pada 21 Februari 2022. Sementara itu, aturan ini disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal 21 Februari 2022.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 2.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya