Profil Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Pilihan Jokowi yang Kembali Dilantik Prabowo Subianto

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ateh bukan sosok baru di jabatan yang kini diembannya tersebut.

Muhammad Yusuf Ateh pertama kali dilantik menjadi Kepala BPKP pada 5 Februari 2020 lalu oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Terhitung mulai 5 Agustus 2024, Ateh menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKP.

Ateh kembali dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 18 Februari 2025 untuk menempati posisi yang sama.

Mengutip laman resmi BPKP, Ateh mengawali kariernya sebagai Asisten Dosen di STAN dan menjadi Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Sekretariat Utama BPKP sejak 1992. Kemudian pada tahun 2002 diangkat menjadi Kepala Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat BPKP.

Ateh sempat bergabung dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal pembentukannya.

Pada 2009, dia diberi amanah di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) untuk menduduki Kepala Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Wilayah Timur II, Deputi Akuntabilitas Aparatur, Inspektur, dan terakhir menjabat sebagai Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.

Muhammad Yusuf Ateh juga tercatat beberapa kali sebagai komisaris di perusahaan pelat merah. Dia kini masih menjabat sebagai Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dia diangkat saat rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Bank Mandiri pada awal 2021 lalu.

Sebelumnya, Ateh juga menjabat sebagai Komisaris PT PLN (Persero) sejak September 2020. Pada 2019, Ateh sempat menempati Anggota Dewan Pengawas Perum Peruri.

Ateh menempuh pendidikan Diploma Tiga (D3) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lulus tahun 1986. Dia melanjutkan kembali pendidikan Diploma Empat (D4) di kampus yang sama dan selesai tahun 1992.

Lalu, Ateh juga melanjutkan jenjang Strata-2 (S2) di University of Adelaide Australia dan memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) pada tahun 2001. Di tahun 2020 meraih gelar Doktor (Dr.) dari S3 Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia (UI).

Berbagai sertifikasi telah digenggamnya, diantaranya Certified State Finance Auditor (CSFA), Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE), dan Certification of Internal Audit Executive (CIAE).

Diberitakan sebelumnya, Muhammad Yusuf Ateh diangkat kembali menjadi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Kepala BPKP oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, (19/2/2025).

Muhammad Yusuf Ateh menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP pada 5 Agustus 2024. Sebelumnya ia dilantik menjadi Kepala BPKP oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada 5 Februari 2020.

Seiring Muhammad Yusuf Ateh kembali menjadi Kepala BPKP menarik diketahui kekayaan yang dimilikinya. Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 5 Maret 2024 untuk laporan 2023. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Kepala BPKP.

Mengutip LHKPN KPK, Muhammad Yusuf Ateh mencatat total kekayaan Rp 24,63 miliar. Dari laporan kekayaan itu, hal yang menarik, Yusuf Ateh tidak memiliki utang. Berikut rincian kekayaannya:

A.Tanah dan BangunanMuhammad Yusuf Ateh memiliki kekayaan tanah dan bangunan senilai Rp 4,47 miliar. Ia memiliki 11 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bandung, Bogor, Bekasi, Purwakarta Jawa Barat. Tanah dan bangunan itu merupakan hasil sendiri.

B.Alat Transportasi dan MesinIa memiliki harta transportasi dan mesin senilai Rp 540 juta. Yusuf Ateh memiliki mobil Honda CRV Tahun 2017 senilai Rp 340 juta dan mobil Honda Jazz Tahun 2018 yang merupakan hasil sendiri senilai Rp 200 juta.

C.Harta Bergerak LainnyaMuhammad Yusuf Ateh memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 149,05 juta.

D.Surat BerhargaTercatat ia memiliki surat berharga Rp 13.199.195.507 atau sekitar Rp 13,19 miliar

E.Kas dan Setara KasIa mengantongi kas dan setara kas senilai Rp 6,27 miliar

F.Harta LainnyaIa tercatat tidak memiliki harta lainnya.