Menteri Dilarang Bahas Penundaan Pemilu, Puan: Fokus Urus Kenaikan Harga

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Ia menyebut seharusnya para menteri fokus mengurusi pandemi dan masalah kenaikan harga.

"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini," kata Puan Maharani, Kamis (7/4/2022).

"Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik," tambah Puan.

Lebih lanjut Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbincangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden.

"Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang Hari Raya sekarang ini," ujarnya.

Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menteri terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi. Padahal di saat-saat seperti ini, sangat dibutuhkan kerja sama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang memukul kita dua tahun belakangan ini," ujar Puan.

Puan mengingatkan saat ini adalah momen transisi dari pandemi ke endemi yang harus diisi dengan fokus pemerintah melakukab pemulihan ekonomi.

"Mari kita satukan energi bangsa untuk bisa mengatasi tantangan ekonomi saat ini, agar kita semua bisa bersama-sama memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi transisi Covid-19 dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai momentum ini lepas karena hal-hal yang kontraproduktif," pungkas Puan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menterinya untuk berhenti berbicara mengenai urusan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengingatkan jajarannya berhenti menimbulkan polemik dan fokus bekerja.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu 6 April 2022.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndaak," sambungnya.

Dia menekankan para menteri harus memiliki sense of crisis dan sensitif terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Jokowi memerintahkan menteri menjelaskan kepada masyarakat situasi global yang saat ini sedang sulit.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan patuh dengan perintah Presiden Joko Widodo, yang meminta para menteri tidak lagi membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Pada Rabu 6 April 2022, Jokowi menegur jajaran menterinya agar tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," kata Juru Bicara Menko Luhut Jodi Mahardi kepada Merdeka, Kamis 7 April 2022.

Menurut Jodi, Menko Luhut sekarang tetap bekerja seperti biasanya. Luhut ditugaskan Mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta menangani kesulitan yang dihadapi masyarakat.

"Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan presiden kemarin," beber dia.

Politikus PKB Luqman Hakim menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar para menteri berhenti bicara penundaan pemilu, bisa diartikan bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa presiden segera mati atau tamat.

"Perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode," ujar Luqman kepada wartawan, Kamis (7/4/2022).

Luqman berharap, adanya perintah dari Jokowi itu benar bisa seluruh wacana perpanjangan jabatan presiden.

"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden 3 periode," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II itu mengingatkan, kondisi pandemi saat ini seharusnya para pejabat fokus menangani masalah kenaikan harga, bukan bermanuver politik.

"Sangat tidak etis jika elite-elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya," tutur Luqman.