Jokowi: BLT Minyak Goreng Jangan Dipakai untuk Beli Pulsa

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada pemerintah daerah untuk mengingatkan masyarakat bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng harus digunakan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Dia menekankan BLT minyak goreng tidak boleh digunakan untuk membeli pulsa.

Hal ini disampaikan Jokowi meninjau proses penyaluran BLT Minyak Goreng kepada 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang digelar di Pos Bloc, Jakarta, pada Senin, (25/4/2022). Dia memastikan bahwa BLT Minyak Goreng tersebut dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.

"Tolong disampaikan kepada para penerima bahwa BLT Minyak Goreng ini betul-betul digunakan sesuai yang telah diarahkan oleh Menteri Sosial, baik itu untuk membeli minyak goreng maupun sembako. Tapi jangan dipakai untuk beli pulsa," ujar Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin.

Saat meninjau, Jokowi berkesempatan untuk berdialog dengan perwakilan kantor pos dari enam lokasi melalui konferensi video untuk menyampaikan capaian penyaluran BLT di masing-masing daerah tersebut. Mulai dari, Aceh, Medan, Banten, Pontianak, Depok, dan Cikini, Jakarta Pusat.

"Medan hari ini membagikan 60 orang KPM Pak Presiden, kinerja kita penyaluran sudah 97,21 persen," ucap perwakilan dari Medan.

Sementara itu, penyaluran BLT Minyak Goreng di Pontianak mencapai 96,8 persen. Jokowi pun meminta agar penyaluran bantuan tersebut dapat terselesaikan secepatnya.

"Untuk Pontianak hari ini membagikan 50 KPM, dihadiri Pak Gubernur dan Bapak Wali Kota juga, posisi saat ini 96,8 persen," ucap perwakilan dari Pontianak.

"96 persen? Terima kasih Pontianak. Bagus, sisanya segera diselesaikan," jawab Jokowi.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menunjuk Pos Indonesia dalam penyaluran BLT Minyak Goreng sebesar Rp300 ribu kepada KPM di seluruh Tanah Air. Penyaluran BLT Minyak Goreng tersebut ditargetkan dapat diterima oleh 18,3 juta KPM sebelum Lebaran tahun 2022.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT Minyak Goreng kepada sejumlah pedagang kecil dan penerima di Pasar Rakyat Angso Duo Baru Kota Jambi, Kamis, (7/4/2022). Dia meminta agar bantuan tersebut bisa disalurkan kepada masyarakat penerima sebelum Lebaran.

"Saya sudah minta sebelum Lebaran harus bisa diselesaikan, seminggu sebelum Lebaran," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis.

Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp 300.000 untuk setiap penerima manfaat. Jokowi berharap bantuan tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat.

"Kita harapkan ini bisa meringankan, menyubsidi masyarakat utamanya para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan," ujar dia.

Jokowi ingin agar bantuan serupa nantinya bisa diberikan tidak hanya di Provinsi Jambi saja. Namun, juga dapat disalurkan kepada penerima manfaat di seluruh Provinsi di Indonesia.

"Tadi sudah kita berikan dan kita harapkan tidak hanya di sini saja, nanti di seluruh provinsi di Tanah Air, BLT Minyak Goreng bisa segera disalurkan," ucap Jokowi.

Bersamaan dengan pemberian BLT Minyak Goreng, Jokowi juga memberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) sebesar Rp1,2 juta. Kepada penerima, dia menyampaikan agar BMK tersebut bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha.

"Yang Rp1,2 juta silakan dipakai buat modal usaha, modal kerja, yang Rp300 ribu buat beli apa?" tanya Jokowi kepada para pedagang.

"Beli minyak goreng, Pak," ujar para pedagang menjawab pertanyaan Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Jokowi dan Ibu Negara Iriana juga membagikan Bantuan Langsung Tunai kepada para pedagang yang berjualan di pasar tersebut.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng bukan untuk mengendalikan inflasi, melainkan merespon terhadap inflasi yang terjadi, supaya menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat yang miskin.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, dalam konferensi pers BLT Minyak goreng, Kamis (8/4/2022).

Sehingga dengan adanya program BLT minyak goreng ini, masyarakat bisa merespon secara layak terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng.

“Kita memerlukan program lain untuk mengendalikan inflasi itu sendiri,” kata Isa.

BLT minyak goreng akan diberikan sebesar Rp 100.000 setiap bulan (April, Mei, Juni) yang diserahkan sekaligus dengan total nilai Rp 300.000 pada April 2022. Pencairan BLT minyak goreng akan dilakukan mulai tanggal 4 sampai 21 April 2022.

Dia menegaskan, Pemerintah tidak asal membuat program bantuan sosial untuk masyarakat. Meskipun program BLT minyak goreng ini berlangsung 3 bulan saja, tidak menutup kemungkinan program ini akan dilanjutkan. Namun, keputusan itu akan berlanjut setelah Pemerintah melakukan evaluasi.

“Kita mencoba merespon ini secara tepat bukan menyelenggarakan secara tidak terukur. Oleh karena itu, kita lihat saat ini memang tiga bulan April, Mei, Juni ini, kita lihat apakah kemudian nanti apakah sudah cukup merespon kenaikan harga-harga yang terjadi, dan kita akan mengevaluasi kembali,” katanya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo memastikan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng bisa membelanjakan bantuan di toko atau warung manapun. Kebebasan ini diberikan untuk mengurangi potensi permainan atau monopoli sejumlah pihak.

"Masyarakat bebas bisa belanja di mana saja. Tapi Kami himbau dan berharap, BLT benar-benar digunakan untuk membeli minyak goreng," jelas Abraham dikutip dari siaran persnya, Rabu (6/4/2022).

Dia pun mendorong percepatan penyaluran BLT minyak goreng untuk meringankan beban masyarakat. Adapun penyaluran BLT sebesar Rp 100.000 tersebut, akan mulai dilaksanakan secara bertahap pada minggu ini.

"Tujuan dari pemberian BLT minyak goreng untuk meringankan beban masyarakat dari kenaikan harga minyak goreng akibat lonjakan di pasar internasional," katanya.

"Jadi Semakin cepat tersalur, semakin cepat beban masyarakat diringankan," sambung Abaraham.

Ia menjelaskan penerima BLT minyak goreng adalah masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). DTKS adalah basis data yang sudah dilakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sudah diverifikasi.

"Dengan demikian penyaluran BLT bisa tepat sasaran, dan ini untuk mencegah potensi data ganda dan fiktif," ungkap Abraham.