Antisipasi Bencana Hidrologis, Jawa Barat Masifkan Penghijauan di Lahan Kritis

Pemda Provinsi Jawa Barat dalam tiga tahun sudah menanam lebih dari 56 juta pohon

oleh stella maris diperbarui 22 Jul 2022, 17:32 WIB
Diterbitkan 22 Jul 2022, 16:35 WIB
Gubernur Ridwan Kamil mencatat sepanjang tahun lalu, sekitar 38.290 rumah berhasil disebar Kang Emil di 1.232 desa dan kelurahan di 27 kabupaten/kota Jawa Barat.
Gubernur Ridwan Kamil mencatat sepanjang tahun lalu, sekitar 38.290 rumah berhasil disebar Kang Emil di 1.232 desa dan kelurahan di 27 kabupaten/kota Jawa Barat. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Garut Penghijauan beberapa lahan kritis di Jawa Barat masih terus dilakukan pemerintah daerah setempat. Ya, Pemda Provinsi Jawa Barat terus bergerak cepat dalam menghijaukan lahan kritis.

Hal itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya bencana alam hidrologis yang kerap menimpa beberapa wilayah Jabar. Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan, dalam masa kepemimpinannya selama tiga tahun sudah menanam 55 juta pohon guna mengatasi bencana alam seperti banjir dan longsor.

"Pemda Provinsi Jawa Barat dalam tiga tahun sudah menanam lebih dari 56 juta pohon untuk mengatasi hal-hal seperti itu, dan akan terus kita lakukan," kata Ridwan Kamil saat meninjau kondisi pasca banjir di Kampung Tegal Kalapa, Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Kamis (21/7).

"Penanaman mangrove khususnya di laut utara Jabar juga dilakukan karena ada ratusan hektare lahan Jabar yang hilang oleh air laut, serta dilakukan pula upaya-upaya edukasi lainnya," ujar pria yang kerap disapa Kang Emil.

Proses menjaga lingkungan memang menjadi permasalahan bersama. Oleh karena itu ia meminta warga untuk saling bahu-membahu menjaga lahan agar tetap lestari.

"Oleh karena itu kepada masyarakat, mari kita hijaukan lahan-lahan yang terlihat kering. Laporkan kepada Pemprov Jabar kalau menemukan ada wilayah bukit yang gundul. Nanti penanaman bibit bisa kita lakukan," imbau Kang Emil.

"Tentunya ini butuh kolaborasi karena lingkungan bukan hanya urusan negara, melainkan urusan seluruh masyarakat," tuturnya.

 

(*)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya