Liputan6.com, Jakarta Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengajak Kemensos, dan Badan Urusan Logistik (Bulog) mengecek langsung lokasi penimbunan bantuan sosial Presiden Joko Widodo (Jokowi) alias banpres
Mereka bersama-sama bertandang ke lahan bekas parkir mobil perusahaan jasa ekspedisi JNE di Jalan Raya Tugu, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok, pada Rabu 3 Agustus 2022.
Baca Juga
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial (Kemensos), kemudian dari Bulog," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan Selasa (2/8/2022).
Advertisement
Zulpan menerangkan, Penyidik Polda Metro Jaya telah mengambil alih penanganan kasus dugaan penimbunan bantuan sosial (Bansos) Presiden dari Polres Metro Depok.
Zulpan mengatakan, penyidik berencana mengamati situasi di lahan yang dijadikan tempat penimbunan.
"Besok kita sama-sama dengan media juga saya juga ikut kita melihat lokasi sebenarnya bagaimana sih penimbunan beras itu, sekitar jam 11 siang gitu ya," terang dia.
Sementara Polisi juga memeriksa pejabat Bulog untuk mendalami temuan bantuan sosial (bansos) yang dikubur di lahan bekas parkir mobil perusahaan jasa ekspedisi JNE di Jalan Raya Tugu, Tirtajaya Sukmajaya Depok. Pemeriksaan berlangsung di Polres Metro Depok, hari ini Selasa (8/7/2022).
"Iya (Orang Bulog diperiksa)," jawab Zulpan.
Zulpan menerangkan, pemeriksaan lanjutan juga dilakukan penyidik Polres Metro Depok terhadap PT JNE.
Pihaknya meminta JNE membawa data-data pendukung berupa dokumen dan lain-lain. Sebagaimana pada keterangan pihak JNE yang diwakili oleh Samsul Jamaludin menyampaikan, menimbun beras yang diklaim sudah tak layak distribusikan dan beras tersebut telah mendapatkan pergantian dengan paket setara.
Zulpan menyatakan, Polres Metro Depok akan mendalami kesesuaian keterangan saksi dengan kondisi di lapangan.
Temuan Bansos di Depok Berbeda dengan Milik Kemensos
Penemuan Bantuan Presiden yakni bansos berupa sembako dan beras menarik perhatian semua pihak. Kementerian Sosial mendatangi lokasi untuk memastikan beras Banpres yang dipendam di lahan kosong, kawasan KSU, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Dadang Iskandar mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan untuk memastikan penemuan Banpres tersebut. Kemensos menduga beras tersebut bukan milik Kemesos, hal itu dilihat dari kemasan bansos.
“Dilihat dari kemasannya sama, tapi ada ciri yang berbeda, itu seinget saya zaman Pak Menteri Juliari Batubara (Mensos sebelum Tri Rismaharini-red), karena kita minta sama Bulog untuk disalurkan ke masyarakat dengan memiliki ciri,” ujar Dadang kepada Liputan6.com di Sukmajaya, Depok, Selasa (2/8/2022).
Dadang mengungkapkan, pengadaan beras menggunakan dana dari Kemensos kepada Bulog dengan memiliki label Bantuan Presiden melalui Kemensos. Label tersebut untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu hal terhadap bantuan yang bersumber Kemensos.
“Kalau di lokasi penemuan ini ada bedanya, disini tidak ada tulisan bantuan dari Presiden melalui Kemensos, kalau ini polos saja,” ungkap Dadang.
Berdasarkan pengamatan Kemensos di lokasi beras yang ditemukan diduga bukan milik Kemensos. Diakuinya pada saat penanganan bantuan Covid-19, Kemensos memberikan bantuan salah satunya beras.
“Tapi kan bantuan yang diberikan berupa beras bukan hanya Kemensos, tapi Kementerian lain maupun Pemda pada saat itu ikut membantu memberikan bantuan,” ucap Dadang.
Dadang Iskandar memastikan, setiap bantuan yang diberikan Kemensos memiliki label sendiri, salah satunya bantuan Presiden melalui Kemensos. Selain itu, Kemensos pada penyaluran Banpres tidak bekerjasama dengan JNE.
“Penyaluran bantuan melalui Bulog pada pengadaan beras, lalu bekerjasama dengan SSI,” terang Dadang.
Dadang menduga, pada saat penyaluran kemungkinan SSI bekerjasama kembali dengan JNE pada saat penyaluran. Namun dirinya tidak dapat memastikan hal tersebut dan diduga beras yang ditemukan lokasi di Depok bukan milik Kemensos.
Dadang menambahkan, Kemensos melakukan penyaluran berupa beras seberat 25 kilogram, kepada 1,9 juta penerima manfaat di wilayah Jabodetabek. Selain itu, Kemensos sempat mendatangi JNE meminta klarifikasi data daerah bantuan yang dikirim dari JNE.
Advertisement
JNE Klaim Bansos yang Dikubur Sudah Tidak Layak Disalurkan
PT JNE mengklaim bantuan sosial (Bansos) Presiden Jokowi yang ditimbun dinilai tak layak disalurkan pemerintah. Bansos ditemukan di lahan bekas parkir mobil perusahaan jasa ekspedisi JNE di Jalan Raya Tugu, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok.
Perwakilan dari JNE telah dimintai keterangan penyidik Polres Metro Depok, Senin 1 Agustus 2022. Kepada penyidik, pihak JNE mengakui menimbun bansos Presiden Jokowi berupa beras.
"Yang kita lihat di media sosial yang viral beras yang ditimbun adalah beras yang rusak. Jadi beras yang telah basah dalam perjalanan pengambilan gudang BULOG. Ini pengakuan pihak JNE," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan saat konferensi pers, Senin 1 Agustus 2022.
Zulpan menerangkan, PT JNE dikontrak oleh PT DNR untuk menditribusikan bantuan sosial secara door to door atau pintu ke pintu kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan dari pemerintah. Diketahui, PT DNR sebagai vendor pemenang proyek Bansos Presiden tahun 2020.
"BULOG kerja sama dengan PT DNR sebagai pemenang lelang tahun 2020. PT DNR kerja sama dengan PT JNE untuk salurkan door to door," ujar dia.
Sebelumnya, Samsul juga mengklaim bansos yang ditimbun milik pihak JNE. Keterangan itu disampaikan oleh Samsul saat diperiksa oleh penyidik Polres Metro Depok, hari ini Senin 1 Agustus 2022.
"Mereka menganggap beras itu sudah jadi milik PT JNE karena telah mengganti kepada pihak pemerintah. Ini keterangan belum didukung dokumen. Jadi baru keterangan secara lisan tentu akan dalami tentunya dari pihah JNE," ujar Zulpan.
Zulpan menerangkan, PT JNE bekerja sama dengan PT DNR, selaku pemenang tender diarahkan untuk mengantarkan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat yang berhak sesuai dengan data pemerintah pada 2020.
Dalam hal ini, PT JNE mengambil bantuan sosial berupa beras di Gudang BULOG, Pulogadung, Jakarta Timur sesuai intruksi dari PT DNR.