Deklarasi Dini Calon Presiden Dinilai Mampu Beri Dampak Positif untuk Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kian mesra. Keduanya yang telah bersepakat koalisi di 2024 ini akan daftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pada Senin, 8 Agustus 2022. Kedua parpol juga berencana menggelar deklarasi bersama dalam membangun koalisi untuk Pemilu 2024.

Terkait hal itu, Peneliti BRIN, Wasisto Rahardjo Jati mendukung partai politik deklarasi sejak dini. Hal itu menurut dia, berdampak positif bagi parpol maupun masyarakat.

"Deklarasi dini secara positif berdampak pada penguatan soliditas dan solidaritas internal. Dimana semakin awal suatu partai deklarasi, maka semakin percaya diri dan optimis para kadernya untuk berkompetisi,” jelas Wasisto saat dihubungi merdeka.com, Rabu (3/8/2022).

Wasis menilai, deklarasi dini juga bagian dari alat gertak politik. Khususnya untuk kompetitor lainnya yang masih belum punya pasangan kandidat definitif. Sementara untuk dampak buruknya dari deklarasi sejak dini ini, Wasis menilai, tergantung pada kualitas dan kandidat yang akan diusung nantinya.

"Dampak negatif dari deklarasi dini adalah rentannya sosok tersebut menjadi sasaran perundungan di ruang publik terlebih soal rekam jejak politiknya. Potensi ‘kampanye hitam’ ini yang masih menjadi momok dalam nominasi di Indonesia,” jelas Wasisto.

Wasis juga menyarankan, partai politik koalisi segera melakukan deklarasi capres dan cawapres. Termasuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan PDIP.

“Baik PDIP maupun KIB, sebaiknya punya sikap politik tersendiri untuk soal nominasi dan deklarasi pasangan kandidat,” terang dia.

Pada dasarnya, jelas dia, deklarasi dini penting dilakukan untuk mengangkat calon populer.  "Itu adalah upaya untuk menaikkan potensi elektabilitas partai/koalisi yang bersangkutan,” tutup dia.