Jokowi: 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal, Semua Harus Dikerjakan oleh Buton

Jokowi menekankan bahwa produksi aspal akan dikerjakan di pabrik yang berlokasi di Provinsi Buton, Sulawesi Tenggara.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 27 Sep 2022, 15:53 WIB
Diterbitkan 27 Sep 2022, 15:51 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, akan melarang impor aspal dalam dua tahun lagi. Dia menekankan bahwa produksi aspal akan dikerjakan di pabrik yang berlokasi di Provinsi Buton, Sulawesi Tenggara.

"2 tahun lagi tidak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh Buton. Silakan BUMN silahkan, swasta silakan. Join dengan asing juga silakan," kata Jokowi usai meninjau Pabrik Aspal PT Wika Bitumen di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022).

Dia menyebut, Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar yakni, tambang aspal yang berada di Kabupaten Buton. Sayangnya, Indonesia justru melakukan impor, sementara pabrik aspal di Buton tak berproduksi.

"Ini ada sebuah potensi besar di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu, aspal. Tambang aspal di Kabupaten Buton. Yang problem adalah kita ini malah impor sampai kurang lebih 5 juta ton per tahun. Di sini produksi malah tidak dijalankan, impor terus," jelas dia.

Jokowi ingin, pabrik-pabrik industri tidak hanya mengambil raw material saja sehingga tidak ada nilai tambah. Dia mengatakan Buton harus hidup kembali sebagai industri penghasil aspal, bukan tambang.

"Kita ingin ada nilai tambah dari aspal yang ada di Buton. Karena ada potensi 662 juta ton disini, gede sekali. Sehingga kalau setahun impor 5 juta itu, kita kira-kira masih 120 tahun. Ini bisa kita olah aspalnya disini," tutur dia.

"Nilai tambah ada disini, pajak ada di sini, royalti ada di sini, deviden ada di sini, semuanya ada di sini," sambung Jokowi.

 

Curhat Warga Baubau ke Jokowi: Ingin Jaminkan Ijazah untuk Modal dari Bank

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penyerahan bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022 di Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022). (Dok Kemnakar)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penyerahan bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022 di Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022). (Dok Kemnakar)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendengarkan curhatan warga di sela-sela kunjungan kerja ke Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022).

Salah satu warga bernama Rahmat Irwanto bertanya kepada Jokowi mengenai ijazah sarjana yang dimiliki dimanfaatkan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal dari Bank BUMN.

"Baru 5 tahun lalu saya lulus. Bisakah ijazah saya dijadikan sebagai modal di BUMN, entah itu Bank BRI, entah Bank Mandiri, karena mengingat startup yang bapak sampaikan kemarin sudah menjamur Pak?" tanya Rahmat kepada Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa.

Jokowi kemudian menjawab bahwa ada dua cara yang dapat dipilih oleh Rahmat jika ingin mengajukan pinjaman. Pertama, dengan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR). "Pertama coba dengan yang namanya KUR. KUR itu bisa sampai Rp500 juta," ucap Jokowi.

Kedua, kata dia, dengan melalui Venture Capital yang juga terdapat di BUMN. Adapun BUMN telah memiliki sejumlah venture capital yang telah berinvestasi kepada startup.

"Kalau misalnya punya platform, punya aplikasi, berguna untuk petani untuk nelayan atau untuk UMKM bisa ikut pitching," ujar Jokowi.

Siapkan Proposal Penawaran

Presiden Jokowi mendapat gelar kehormatan adat Kesultanan Buton,  Selasa (27/9/2022).
Presiden Jokowi mendapat gelar kehormatan adat Kesultanan Buton, Selasa (27/9/2022). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jokowi pun menyarankan kepada Rahmat untuk mempersiapkan proposal penawaran dan memaparkan proposal yang berisikan kesiapan, kemampuan, dan keuntungan yang bisa diberikan.

"Sekali lagi orang mau meminjamkan ke kita itu akan melihat performa, lihat kinerja, lihat apa yang ditawarkan, apa yang diprospek. Kalau bagus bisa saja tanpa agunan, pitching itu nggak ada agunan," jelas Jokowi.

Menurut dia, dalam proses pitching nanti akan melalui serangkaian proses seleksi. Nantinya, hanya produk dengan kualitas baik yang akan terpilih.

"Yang paling mudah kalau memang barangnya bagus, produk aplikasinya bagus, produk platformnya bagus, itu bisa pitching," ucap dia.

"Biasanya (dari) seribu orang, hanya 10 orang yang dipilih, dipilih yang bagus-bagus, tapi kalau Rahmat punya yang bagus, berani, itu kompetisi," sambung Jokowi. 

Jokowi: Penyaluran BLT BBM Sudah 95,9 Persen, Akhir Tahun Pasti Selesai

Presiden Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022)
Presiden Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada penerima manfaat sudah hampir selesai. Total sudah 19.700.000 penerima manfaat yang mendapat BLT BBM.

"Yang berkaitan dengan BLT BBM realisasi sampai hari ini sudah 19.700.000 penerima manfaat. Artinya, sudah 95,9 persen, sudah hampir selesai," kata Jokowi saat menyerahkan Bantuan Sosial di Kantor Pos Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022)

Dia memastikan pemerintah akan terus membagikan BLT BBM kepada seluruh penerima manfaat. Jokowi optimistis penyaluran BLT BBM akan selesai pada akhir 2023.

"Sampai selesai. Akhir tahun pasti selesai. Insyaallah," ujar Jokowi.

Sementara itu, Jokowi menyampaikan bantuan subsidi upah (BSU) sudah tersalurkan kepada 7.077.000 pekerja. Menurut dia, penyaluran BSU berjalan denhan sangat baik.

"Sampai saat ini utk bantuan subsidi upah yang sudah tersalur adalah 7.077.000. Artinya, sudah 48,3 persen yang sudah tersalur dan ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik," jelas Jokowi.

Seperti diketahui, pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) bantuan langsung tunai atau BLT BBM kepada masyarakat miskin dan rentan. Bansos BLT BBM merupakan bentuk kompensasi dari keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

BLT BBM disalurkan pemerintah kepada 20,65 juta KPM penerima. Mereka akan menerima dana sebesar Rp 150 ribu per bulan dalam periode 4 bulan (September-Desember).

BLT BBM ini akan disalurkan sebanyak dua kali. Nantinya, masing-masing penerima atau mendapat bansos sebesar Rp300 ribu.

Infografis Muncul Lagi Wacana Duet Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Muncul Lagi Wacana Duet Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya