Tak Ada APBD Perubahan DKI Jakarta 2022, Heru Budi Akan Andalkan Anggaran Darsak

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2022. Pasalnya, rancangan APBD Perubahan (APBD-P) 2022 telat dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

"Jadi kan tidak ada APBD Perubahan. Jadi adanya adalah darsak, jadi ada poin-poin yang sangat mendesak. Itu pun hanya mengubah di dinas masing-masih, pagunya jadinya tetap. Jadinya tidak ada APBD-P," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 26 Oktober 2022.

Oleh karena itu, kata Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bakal mengandalkan anggaran darurat dan mendesak (darsak).

Anggaran darsak akan dimasukkan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Heru menyampaikan salah satu program kerja yang bakal menggunakan anggaran darurat dan mendesak ialah program kesehatan.

"Tentunya ada beberapa poin. Tapi salah satunya kesehatan, operasional di masing-masing dinas," ujar dia.

Nantinya, ujar Heru, masing-masing SKPD dapat merubah poin-poin yang ada sesuai dengan kebutuhan.

Namun, poin perubahan itu harus tetap berada dalam pagu anggaran dinas masing-masing sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

"Masing-masing dinas mengubah poinnya, tapi tidak keluar dari pagu anggaran di dinas masing-masing. Jadi di masing-masing dinas," katanya.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan perhatiannya mengenai transformasi transportasi di Jakarta kepada Menteri Pendidikan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

Khusus proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT), Heru Budi memutuskan bakal segera membahas detai hal tersebut. Termasuk pembiayaannya, yang akan disinkronkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Berikutnya adalah terkait dengan tadi ada LRT dan MRT. Saya konsen di arah itu dan tadi sudah banyak dibahas termasuk detail. Dan kami akan lakukan sinkronisasi terkait dgn pembiayaan di APBD 2023," kata Heru.

Kendati demikian, Heru tak merinci lebih lanjut mengenai anggaran yang akan dipakai. Dia mengatakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) telah dibuat. Bersama DPRD, Heru tinggal menajamankan nilai anggaran yang diperlukan.

"Ya bisa penambahan. Ya nanti kami bahas dulu dengan DPRD," ujar Heru.

Heru kemudian meminta izin kepada Menhub hingga Dirjen agar dapat terus berkomunikasi untuk mewujudkan rencana ini. Dia mengaku masih banyak pekerjaan rumah ibu kota yang perlu ditindaklanjuti dan dipelajarinya secara detail.

"Terakhir, banyak PR-PR yang perlu harus saya tindak lanjuti dari Pak Menteri dan saya rasa tidak jadi masalah, tinggal nanti secara bertahap ada prioritas yang lebih dulu yang tadi saya sampaikan," jelas Heru.