Usulan Pemerintah Indonesia untuk Beralih Energi Terbarukan Diminta Dipercepat

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia melalui Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, berkomitmen untuk berinventasi dalam transisi energi guna mengatasi masalah iklim.

Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi Conference of The Parties 27 (KTT COP27) di Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin, 7 November 2022.

Keingingan tersebut disambut baik. Direktur Eksekutif Satya Bumi, Annisa Rahmawati mendukung strategi ini dan mempercepat pengalihan kepada energi terbarukan.

"Namun jangan sampai yang muncul hanya solusi-solusi palsu, seperti co-firing biomassa di PLTU dan B40 yang justru berpotensi memperparah krisis iklim," kata dia dalam keterangannya, Rabu (9/10/2022).

Annisa berharap, pemerintah bisa menunjukkan komitmennya, mengatasi perubahan iklim melalui transisi energi, di mana penggunaan batubara seharusnya sudah mulai dihentikan bertahap atau phaseout secepatnya.

"Tidak bisa menunggu 2050 seperti yang dilakukan negara-negara lain," jelas dia.

Selain itu, kunci percepatan transisi energi, ujar Annisa, tergantung pada kemauan politik pemerintah. Menurutnya, dengan darurat iklim, komitmen semua pihak diminta.

"Kolaborasi semua pihak juga sangat dibutuhkan, termasuk sektor swasta yang berkomitmen melindungi hutan (NDPE)," tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pernyataan nasional (national statement) pada Konferensi Tingkat Tinggi Conference of The Parties 27 (KTT COP27) di Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin, 7 November 2022 kemarin.

Dalam pernyataannya, Ma’ruf menegaskan tiga poin penting yang perlu dilakukan bersama oleh negara-negara di dunia dalam mengatasi perubahan iklim. Pertama, Wapres menegaskan bahwa KTT COP27 harus menjadi implementasi kesepakatan-kesepakatan yang akan dihasilkan dan yang telah dihasilkan dari KTT terdahulu.

"Satu tahun paska [KTT COP26] Glasgow, belum ada kemajuan global signifikan. Untuk itu COP 27 harus dimanfaatkan tidak hanya untuk majukan ambisi, namun juga implementasi. Termasuk pemenuhan dukungan dari negara maju kepada negara berkembang," kata Ma’ruf dalam keterangannya, Selasa (8/11/2022).

Lebih lanjut Wapres Ma’ruf menyampaikan, poin penting kedua adalah implementasi kesepakatan tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan kapasitas dan keunggulan masing-masing negara. Sebab, setiap negara memiliki potensi yang berbeda dan apabila dimaksimalkan dapat membawa hasil yang terbaik. Bahkan dapat menjadi bantuan bagi negara lain yg memiliki keunggulan berbeda.

"Kita semua harus menjadi bagian dari solusi. Semua negara harus berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing, dengan semangat _burden-sharing_ (pembagian beban) bukan burden-shifting (pemindahan beban). Negara yang lebih mampu harus membantu dan memberdayakan negara lainnya," imbuh Ma’ruf.

Poin ketiga, Ma’ruf menyampaikan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Indonesia dalam upaya menurunkan emisi. Di antaranya investasi untuk transisi energi, pendanaan untuk aksi iklim, dan meningkatkan target penurunan emisi.

Ke depan, Wapres menekankan langkah nyata seperti ini akan terus dilanjutkan, khususnya dalam keketuaan Indonesia pada KTT G20 dan ASEAN 2023.

"Sebagai Presidensi G20, Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif. Ke depan, melalui Keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia akan terus memberikan perhatian pada penguatan aksi iklim," papar Wapres Ma’ruf.