Wacana Reshuffle, PKB: Kalau Presiden Terganggu Psikologisnya, Pasti Diresign

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Menanggapi wacana tersebut, Wasekjen PKB Syaiful Huda menilai bahwa reshuffle kabinet adalah hal wajar, karena ada perbedaan pandangan politik anggota koalisi.

"Pertimbangan banyak hal, termasuk bisa saja mungkin dianggap ada perbedaan cara melihat politik. Dan menurut saya itu wajar," kata Syaiful saat ditemui usai diskusi survei Voxpol di Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Kendati demikian, dia menuturkan bahwa hanya Jokowi yang tahu apa urgensi pemerintah kembali melakukan reshuffle kabinet. Kalau dirasa ada yang menggangu kinerja pemerintahan, sudah pasti Jokowi akan mengambil tindakan untuk perbaikan, termasuk lewat reshuffle.

"Jadi sangat subjektif karena jabatan menteri jabatan politik. Karena jabatan politik, hari ini dia dilantik, besok dipecat, biasa. Karena jabatan politik," ujar Syaiful.

"Kalau presiden terganggu psikologisnya dengan seorang pembantu, di-resign pasti. Jadi kalau ditanya, enggak ada urgensinya, bentar lagi pemilu, urgensinya, ya urgent kapan pun menurut subjektivitas." katanya menambahkan.

Perihal apakah sinyal reshuffle ini karena Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), dia enggan berkomentar. Dia pun menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Jokowi, termasuk soal nasib menteri-menteri dari PKB.

"Kita belum tahu persis. Rapat koalisi juga jarang. Kita enggak bisa nilai (deklarasi NasDem) ini ganggu apa tidak. Sepenuhnya presiden yang bisa nilai. Tapi dalam agenda legislasi sih enggak ada kendala," ujarnya.

"Kita serahkan ke Pak Presiden. Tapi kapan pun presiden bisa ganti. Karena kapanpun presiden bisa nilai urgent dan punya hak," imbuh Syaiful.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Kedua menteri itu adalah politikus NasDem.

Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkannya swasembada beras, harga beras justru naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada kebijakan impor.

"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.

"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.

Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.

"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogratif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot.