Jokowi Buka Peluang Reshuffle, PDIP Minta Mentan dan Menteri LHK Dievaluasi

PDIP meminta Jokowi mengevaluasi kinerja dua menteri dari Partai NasDem tersebut seiring dengan wacana reshuffle kabinet yang kembali bergulir.

oleh Liputan6.com diperbarui 23 Des 2022, 22:23 WIB
Diterbitkan 23 Des 2022, 22:23 WIB
Indonesia Swasembada Beras, FAO Apresiasi Kepemimpinan Jokowi dan Kinerja Mentan SYL
Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu, 14 Agustus 2022.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Terkait hal ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Kedua menteri itu adalah politikus NasDem.

Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkannya swasembada beras, harga beras justru naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada kebijakan impor.

"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.

"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.

Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.

"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogratif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot.

 

Jokowi Buka Peluang Reshuffle Kabinet Lagi

Reshuffle Kabinet Juni 2022
Pelantikan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/06/2022).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan kocok ulang kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan kepala negara ketika menjawab pertanyaan wartawan di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12).

Jokowi diminta menanggapi hasil survei Charta Politika Indonesia yang mayoritas publik menginginkan ada reshuffle kabinet.

"Mungkin," jawab Jokowi singkat.

Jokowi kembali ditanya kapan akan melakukan pergantian menterinya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini masih merahasiakan kapan akan dilakukan reshuffle.

"Ya nanti," ucap Jokowi.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Merdeka.com

Infografis Kilas Balik Deretan Reshuffle Kabinet Pemerintahan Jokowi. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Kilas Balik Deretan Reshuffle Kabinet Pemerintahan Jokowi. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya