Projo Tegaskan Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024 dan Jokowi 3 Periode

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi Pro Jokowi atau Projo menyatakan sikap menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan Jokowi 3 periode. Hal itu digaungkan dalam acara Membaca Dinamika Tahun Politik 2023-2024 dengan tajuk 'Selamatkan Jokowi Tolak Penundaan Pemilu'.

Sekjen DPP Projo Handoko menyampaikan, pihaknya telah mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 ini, dunia politik Indonesia sudah mulai diramaikan dengan kemunculan calon presiden pengganti Jokowi pada 2024 nanti, baik melalui survei, maupun pembentukan wacana di berbagai media sosial.

"Bagi PROJO, suara-suara tersebut justru berpotensi menjerumuskan kepemimpinan Jokowi yang sejauh ini sudah berlangsung sangat baik, dengan berbagai kemajuan yang sudah ditandakan," tutur Handoko di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).

Menurut Handoko, pihaknya sejauh ini terlibat dalam upaya mencari calon pemimpin Indonesia berikut melalui wadah Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra).

Bersama dengan organisasi relawan lainnya, dia mengajak keterlibatan masyarakat secara langsung dalam mendiskusikan berbagai persoalan bangsa yang dihadapi, sehingga muncul calon pilihan terbaik pada Pemilu 2024.

"Secara garis besar, strategi utama Projo adalah mendorong semua pemangku kepentingan bangsa ini untuk bersama-sama menggunakan momentum Pemilu 2024 sebagai sarana konsolidasi besar bagi bangsa Indonesia, untuk memfokuskan diri dalam bekerja bagi kemakmuran, kesejahteraan dan pemerataan seluruh raryat Indonesia," jelas dia.

Handoko mengingatkan, Indonesia tidak boleh terjebak dalam perselisihan dan konflik internal tidak berujung, yang bisa menyebabkan kegagalan menuju Indonesia Emas 2045. Kultur politik demokrasi bangsa ini sudah harus menjadi kebutuhan publik dalam rangka menjalankan tiga tugas etis demokrasi yakni politik kesetaraan, politik keadilan sosial, dan politik kemajemukan.

"Pada aspek distribusi, pemilu harus memungkinkan terjadinya sirkulasi elit agar regenerasi berlanjut. Kepentingan demokrasi adalah bukan pada akumulasi kekuasaan, melainkan pada distribusinya," ujarnya.

Projo tidak memungkiri banyaknya aspirasi masyarakat yang menginginkan Jokowi melanjutkan masa jabatan tiga periode. Meski begitu, lanjut Handoko, pihaknya menyadari bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945, demokrasi, dan semangat reformasi.

"Duduk perkaranya adalah sejumlah elit politik mulai menggaungkan isu penundaan pemilu semata-mata demi kepentingan pribadi mereka, bukan atas nama kepentingan negara, bangsa dan rakyat secara keseluruhan. Bagi kami, gagasan tersebut sangat berbahaya dan merusak bangunan demokrasi yang sudah diperjuangkan di dalam semangat reformasi," katanya.

Selain itu, Handoko menerangkan, pihaknya melihat wacana penundaan Pemilu 2024 tidak memiliki dasar dan prasyarat, serta syarat yang mengharuskan terjadinya hal itu.

"Suara tersebut seakan menjadi pengingkaran terhadap konstitusi dan demokrasi, serta mengangkangi sikap pemerintahan Jokowi yang sudah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai tanggal dilaksanakannya pemilihan umum," tukasnya.

Handoko menegaskan, siapapun anak bangsa yang mempunyai kapabilitas, kualitas, dan integritas memiliki hak yang sama untuk melanjutkan semua hal baik yang telah dihasilkan oleh Presiden Jokowi.

Keberlanjutan pembangunan yang sudah baik di masa kepemimpinan Jokowi harus dipastikan berlanjut dalam rangka mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing bangsa.

"Dengan demikian, warisan Jokowi kepada bangsa Indonesia, akan terus dikenang dan dijadikan tolak ukur dalam membangun sebuah bangsa yang besar dan bermartabat," Handoko menandaskan.