Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

Anggota DPR Dukung Larangan Lato-Lato di Sekolah

Anggota Komisi X DPR RI Debby Kurniawan mendukung kebijakan sekolah yang melarang bermain permainan lato-lato saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 11 Jan 2023, 12:20 WIB

Diterbitkan 11 Jan 2023, 12:16 WIB

Antusiasme Murid Kelas 1 SD saat Hari Pertama Sekolah

Antusias murid kelas 1 saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Dasar (SD) Negeri Jati 06 Pagi, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (11/7/2022). Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta memulai Tahun Ajaran Baru 2022/2023 pada hari ini secara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Debby Kurniawan mendukung kebijakan sekolah yang melarang bermain permainan lato-lato saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Pasalnya, ia menilai lato-lato tersebut bisa mengganggu fokus siswa belajar.

"Dikhawatirkan siswa akan menjadi lupa waktu dan lupa tempat, apalagi dalam kegiatan belajar,” ungkap Debby dalam keterangannya, Rabu (11/1/2023).

Politikus Partai Demokrat ini pun mengimbau para orang tua atau wali murid dapat membantu sekolah. Hal itu agar mengingatkan siswanya untuk tidak membawa lato-lato ke sekolah.

"Kami juga mengimbau ke orang tua, agar mengawasi anak-anaknya dalam bermain agar tetap bisa fokus dalam belajar," tegas Debby.

Diketahui beberapa sekolah di sejumlah daerah yang mulai melarang mainan yang belakangan ramai tersebut, di antaranya yakni sekolah di Kabupaten Bandung dan Lampung. Adapun larangan tersebut dikeluarkan karena dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar.

Apa Kata KPAI?

Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dian Sasmita punya pandangan berbeda. Bahwa sebaiknya sekolah dapat memberikan ruang terbuka kepada siswa untuk mewadahi kreativitas.

Edukasi dalam penjelasan memainkan lato-lato juga perlu ditekankan agar tidak mengganggu jam pelajaran sekolah.

"Pemerintah seperti sekolah atau dinas kebudayaan atau pariwisata dapat mewadahi kreativitas anak terhadap lato-lato. Misalnya, lomba menggambar lato-lato atau bikin instalasi dari lato-lato atau mural tema lato-lato," dalam keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com melalui pesan singkat pada Selasa, 10 Januari 2023.

"Artinya, Pemerintah perlu sadari bahwa setiap anak membutuhkan dan punya hak untuk bermain. Namun, apakah pemerintah setempat sudah memfasilitasi ruang bermain ramah anak?"