Jokowi: Hati-hati, 70 Negara Diprediksi Alami Resesi Tahun 2023

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti kepala daerah bahwa 2023 akan menjadi tahun ujian bagi perekonomian nasional. Pasalnya, kata dia, Dana Moneter Internasional (IMF) menyampaikan bahwa sepertiga ekonomi dunia akan mengalami resesi pada tahun 2023.

"Tahun 2023 Kristalina Georgieva (Managing Director dari IMF) mengatakan sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (17/1/2023).

"Hati-hati, sepertiga itu artinya kurang lebih 70 negara," sambungnya.

Bahkan, kata dia, ratusan juta penduduk negara yang tidak terkena resesi akan merasakan seperti sedang resesi. Jokowi menyebut sebanyak 47 negara sudah menjadi pasien IMF karena guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan perang.

Jokowi menuturkan kondisi yang dihadapi 47 negara itu sama seperti Indonesia pada tahun 1997-1998. Saat itu, Indonesia juga meminta bantuan dana kepada IMF akibat krisis.

"Kita ingat tahun 1997-98 Indonesia menjadi pasiennya IMF. Ambruk ekonomi dan ambruk politiknya. Ini 47 negara. dan yang lain masih ngantri di depan pintunya IMF," ucap Jokowi.

Untuk itu, dia meminta kepala daerah memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini. Jokowi menuturkan inflasi saat ini menjadi mokok bagi semua negara.

"Situasi global masih sangat tidak mudah.Dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi. Ini momok semua negara," tutur dia.

Menurut dia, inflasi Indonesia berada di angka 5,5 persen pada 2022. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan negara lain seperti, Uni Eropa yang berada di 9,2 persen.

Selain itu, ekonomi nasional diproyeksikan mampu tumbuh di angka 5,2 sampai 5,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) di tahun 2022. Jokowi pin meminta kepala daerah berhati-hati mengambil kebijakan sebab 2023 merupakan tahun ujian, meski ekonomi nasional tumbuh baik pada 2022.

"Semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya, mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan. Sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan, sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan," jelas Jokowi.