KPK soal Banyak Jalan Rusak di Indonesia: Pengawasnya Tak Benar hingga Banyak Pungutan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkap faktor yang menyebabkan banyaknya jalan rusak di Indonesia.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 18 Mei 2023, 11:40 WIB
Diterbitkan 18 Mei 2023, 11:40 WIB
Jokowi Mendadak Cek Jalan Rusak di Labuan Batu Utara yang Sempat Viral
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau kondisi ruas jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (17/5/2023). (FOTO: Dok. Agus Suparto/Biro Pers Kepresidenan)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkap faktor yang menyebabkan banyaknya jalan rusak di Indonesia. Alex, sapaan Alexander menyebut jalan rusak tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung yang sudah ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Faktor pertama menurut Alex yakni soal kualitas pekerjaan proyek.

"Seharusnya jalan dengan anggaran bisa bertahan tiga tahun, ternyata baru satu musim hujan sudah amblas aspalnya, misalnya seperti itu. Dari satu sisi kualitas pengerjaannya yang kita pertanyakan," ujar Alex dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023).

Faktor lainnya, kata Alex yakni soal pengawas kualitas pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur di daerah. Menurut Alex, dalam beberapa kasus ditemukan pengawas justru abai dan tak melakukan tugasnya dengan baik.

"Apakah Kementerian PUPR itu mengawasi kualitas jalan? Betul dalam tiap pembangunan infrastruktur itu ada pengawas proyek, dalam beberapa kejadian pengadaan barang dan jasa menyangkut pembangunan infrastruktur, pengawas lapangan itu juga sering juga tidak bekerja dengan baik. Ya sebatas formalitas saja," kata Alex.

"Misalnya pekerjaan baru selesai 50 persen, tapi dibuat berita acara seolah-olah 80 peren. Demikian juga kualitas jalan itu tidak baik, tapi dinilai baik," Alex menambahkan.

Tak hanya itu, Alex membongkar adanya potongan-potongan anggaran dalam proyek infrastruktur. Menurut Alex, banyak pihak tak bertanggungjawab mencatut anggaran.

"Belum lagi adanya permintaan fee dari permintaan dari berbagai pihak, sehingga anggaran yang seharusnya bisa terserap untuk infrastruktur 100 persen sering paling 60-70 persen yang masuk untuk infrastruktur. Artinya ada kebocoran besar di dalam proses pengadaan barang dan jasa atau pembangunan infrastruktur itu," kata Alex.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Pengawas Infrastruktur Jalan Harus Benar

Alex menyarankan, pengawas dalam pengerjaan proyek infrastruktur ini harus ditunjuk dengan benar. Jika pengawas benar, maka pengerjaan proyek akan berjalan dengan baik.

"Banyak anggaran pemerintah di pusat atau daerah banyak terserap dalam pembangunan infrastruktur. Tapi kalau pengawasan yang dilakukan tidak berjalan baik maka hasilnya infrastruktur apa pun bentuknya itu, juga kualitasnya tidak baik, selain juga cepat rusak," Alex menandasi.

Infografis Terdata 52 Persen Jalan di Indonesia Rusak. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Terdata 52 Persen Jalan di Indonesia Rusak. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya