Mahfud Md Tegaskan Kasus Korupsi Johnny G. Plate Murni Hukum, Tidak Ada Politisasi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengurai cara berpikir logis terkait kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) yang diduga merugikan negara sebesar Rp8 triliun.

Mahfud yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt Menkominfo) menggantikan Johnny G. Plate ini memastikan, tidak ada kaitan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung tersebut dengan politik bahkan calon presiden (capres) tertentu.

"Tidak peduli siapa pelakunya, ini hukum. Saya sampaikan, ini bukan politisasi, jadi enggak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pilpres," kata Mahfud Md kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Senin (22/5/2023).

Mahfud mengatakan penyidikan kasus ini sudah dimulai sejak Juni tahun 2022. Sebab kejanggalan mulai kasus ini terendus saat pihak pengguna dana yakni Kementerian Kominfo menunda laporan pertanggungjawabannya dari Desember 2021 hingga Maret 2022.

"Bulan Maret sudah minta perpanjangan sudah diperpanjang kok sampai April enggak bener? Ditinjau bulan Mei kok juga enggak bener. Juni dimulai penyelidikan dan sekarang ini proses hukum terus berjalan," kata Mahfud.

Artinya, lanjut Mahfud, bila kasus ini dikaitkan sebagai upaya politis menjegal pihak yang diusung sebagai calon presiden adalah tidak terbukti. Sebab, bila dikaitkan dengan pengusungan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai NasDem, hal itu baru terjadi pada Oktober 2022. Sedangkan kasus ini sudah sejak Juni.

"Jadi enggak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pilpres atau apa pun. Semua tahu itu karena dulu ketika mulai diselidiki itu juga sudah disiarkan di media massa," kata Mahfud.

Diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate diperiksa oleh penyidik Kejaksaaan Agung di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, pada Rabu (17/5/2023) pagi. Atas hasil pemeriksaan tersebut, penyidik telah meningkatkan status Johnny G. Plate menjadi tersangka pada siang harinya.

Johnny Plate pun keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada pukul 12.09 WIB didampingi Pamdal dan penyidik Kejaksaan Agung dengan mengenakan rompi pink dan tangan diborgol. Jhonny Plate pun langsung dibawa menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Agung.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh masih menyangkal pikiran negatifnya tentang intervensi politik dan kekuasaan yang dilakukan dalam penetapan tersangka terhadap Sekjen Partai NasDem Johnny Plate oleh Kejaksaan Agung.

Namun bila hal itu benar, Surya meyakini hukum alam yang akan bertindak.

"Kalau benar mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan,” kata Paloh saat jumpa pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Paloh saat ini masih berpihak pada asas praduga tak bersalah dan mengharagai proses hukum yang berjalan.

"Jadi sekali lagi saya tegaskan kita menghargai proses hukum ini," ucap Surya Paloh.

Meski begitu, Paloh mengaku tidak bisa menutupi kondisi sedih dan emosinya terkait insiden ini. Walau emosi, Surya Paloh mengaku masih berprasangka baik kepada perasaan negatif yang mengusiknya soal kasus hukum ini.

Dia memastikan, semua dugaan tentang adanya intervensi baik politik dan kekuasaan dalam kasus ini adalah tidak benar.

"Semoga saja godaan yang dinyatakan kepada saya tidak terlepas pada intervensi politik, tidak benar, tidak terlepas pada intervensi kekuasaan juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya, dan saya sedang katakan tidak benar itu," kata Surya Paloh.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengakui bahwa kasus yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) sekaligus Sekjen NasDem Johnny G. Plate akan memengaruhi pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk 2024.

Pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan perspepsi dan keyakinan publik salah satu faktor atau key factor-nya menentukan sekali. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik," kata Paloh saat konferensi pers di NasDem Tower, Rabu (17/5).

Selain berpengaruh terhadap situasi menjelang pemilu 2024, Paloh juga mengaku pihaknya siap jika kabinet di-reshuffle Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tadi bagaimana dengan Pltnya Bung Jhonny Plate, di-reshuffle-nya, kita terima, kita konsisten karena itu kita katakan kalau itu hak prerogatif Presiden," kata Paloh.

Paloh juga menegaskan bahwa pihaknya tak akan mengusulkan nama calon pengganti Plate dari Partai NasDem. Sebab, menurut Paloh, Jokowi yang berwenang penuh menunjuk pengganti Plate.

"Enggak ada yang lebih bodoh dari NasDem untuk tiba-tiba mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi itu adalah hak prerogatif Presiden," kata Paloh.