LRT Fase 1B Velodrom-Manggarai Dikhawatirkan Bikin Kepadatan, DPRD DKI Minta Dikaji Ulang

Liputan6.com, Jakarta Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta PT light Rapid Transit (LRT) Jakarta mengkaji secara komprehensif pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase 1B rute Velodrome-Manggarai. Pasalnya, anggota dewan khawatir pembangunan kereta ringan itu bakal menambah masalah baru.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyampaikan, saat ini di Stasiun Manggarai sudah banyak moda transportasi, semisal commuter line (KRL), Kereta Bandara, Kereta Jarak Jauh, bus Transjakarta hingga bus feeder. Dia mewanti-wanti potensi kepadatan yang akan timbul, jika proyek LTR Fase 1B direalisasikan

Hal ini disampaikan Ismail dalam Rapat Kerja Monitoring dan Rencana Kerja PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan PT LRT Jakarta 2023 di Ruang Komisi B, DPRD DKI Jakarta, Rabu 7 Juni 2023.

"Jangan sampai kita kurang komprehensif. Jadi, dari berbagai aspeknya itu harus komprehensif. Saya agak khawatir dari sekarang itu lahan yang sangat sempit," kata Ismail dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (8/6/2023).

Wakil Ketua dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencontohkan tertatih-tatihnya Stasiun Tanah Abang ketika menyandang status Transit Oriented Develpoment (TOD). Di sana, kata dia terjadi penumpukan penumpang setiap dilakukannya perluasan area oleh PT KAI.

Oleh sebab itu, Ismail meminta PT LRT Jakarta segera melakukan kajian. Dia menyarankan, PT LRT melihat dampak pembangunan LRT di kawasan tersebut dari berbagai aspek.

"Jangan sampai kemudian lambat berpikirnya karena begitu ini (LRT Fase 1B) terwujud itu kita bisa bayangkan high peak (puncak kesibukan), seperti apa sementara kebutuhan supporting sistemnya di area sekitar TOD nya belum dipersiapkan," jelas dia.

Lebih lanjut, Komisi B DPRD DKI Jakarta juga mendorong PT LRT melakukan peninjauan skema pembayaran di luar penggunaan APBD melalui suntikan penyertaan modal daerah (PMD). Mengingat, dengan proyeksi kebutuhan anggaran pembangunan hingga lebih dari Rp5 triliun akan membebani APBD DKI Jakarta.

"Apakah ada credit financing sebagai sebuah alternatif untuk opsi B-nya ketika (pembiayaan bersumber dari APBD seluruhnya) ini tidak bisa terwujud," ungkap Ismail.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra mengungkapkan, proyek jalur LRT fase 1B akan berjalan selama 22 bulan. Dia menyebut, kegiatan-kegiatan pra-konstruksi telah dimulai sejak awal 2023. 

Dia menerangkan, kegiatan pra konstruksi yang dimaksud antara lain berupa pemilihan konsultan proyek. Lalu, perihal skema pembiayaan non APBD, dia mengatakan, pihaknya belum menyiapkan skenario pembiayaan proyek diluar dari APBD DKI.

"Memang project LRT Fase 1B yang sejauh ini memang skema (pembiayaan) nya melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang telah disetujui oleh Pemprov DKI. Kalau untuk skema lain masih belum dipikirkan karena butuh waktu cukup lama. Karena target kami dalam dua tahun ini projectnya bisa berjalan dengan baik," kata dia.