6 Pernyataan Ketum Partai Demokrat AHY saat Sampaikan Pidato Politik, Singgung Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum atau Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat malam 14 Juli 2023 menyampaikan pidato politik bertema 'Perubahan dan Perbaikan Untuk Indonesia Lebih Baik'.

Ada sejumlah hal yang disampaikan AHY, salah satunya mengklarifikasi bahwa perubahan yang digagas pihaknya bukan untuk mengganti secara total kebijakan atau program pemerintahan saat ini.

"Perubahan seolah diartikan, sebagai upaya untuk mengganti secara total, apa yang sudah ada. Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik, akan kita pertahankan. Kita lanjutkan. Dan kita bersyukur, karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa, sejak Indonesia merdeka," ujar Ketum Partai Demokrat AHY, Jumat 14 Juli 2023.

Menurut AHY, tatanan baik sejak Presiden Soekarno, hingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus dipertahankan.

Selain itu, terkait Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, AHY mengaku tak mempermasalahkan jika dirinya tidak menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan.

Namun, kata AHY, apabila Anies memilihnya menjadi cawapres, apakah ada partai yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Perbaiki (KPP).

"Jadi selama ini pertanyaannya menurut saya separuh benar atau separuh lengkap kalau AHY enggak jadi cawapres gimana Demokrat? Dibalik kalau mas Anies menetapkan mas AHY sebagai cawapres apakah ada yang ingin pergi?," beber dia.

Berikut sederet hal yang disampaikan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politik bertema 'Perubahan dan Perbaikan Untuk Indonesia Lebih Baik' dihimpun Liputan6.com:

Ketua Umum atau Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik bertema 'Perubahan dan Perbaikan Untuk Indonesia Lebih Baik' pada Jumat malam 14 Juli 2023.

Dalam pidato yang disiarkan langsung itu, AHY mengklarifikasi bahwa perubahan yang digagas pihaknya bukan untuk mengganti secara total kebijakan atau program pemerintahan saat ini.

"Perubahan seolah diartikan, sebagai upaya untuk mengganti secara total, apa yang sudah ada. Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik, akan kita pertahankan. Kita lanjutkan. Dan kita bersyukur, karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa, sejak Indonesia merdeka," ujar AHY, Jumat 14 Juli 2023.

Menurut AHY, tatanan baik sejak Presiden Soekarno, hingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus pertahankan.

"Ada pun yang belum baik, tentu harus kita evaluasi, dan kita perbaiki. Inilah elemen kesinambungan, dalam sebuah proses perubahan. Tidak perlu diperdebatkan lagi," kata AHY.

Dia menjelaskan, meski Partai Demokrat mengusung agenda perubahan, tidak berarti menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini.

"Sebaliknya, kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah, atas semua kerja kerasnya. Kami yakin, Presiden Jokowi dan pemerintahannya, ingin berbuat yang terbaik. Kami mendoakan, kelak Presiden Jokowi, bisa mengakhiri masa bhaktinya dengan baik," ujar AHY.

Namun, lanjut AHY, Demokrat memang memiliki sejumlah cara pandang dan pilihan kebijakan yang berbeda dengan pemerintahan sekarang.

"Karenanya, kami menawarkan pendekatan dan kebijakan yang berbeda, kepada rakyat Indonesia; yang kami pandang tepat, untuk dijalankan pasca pemerintahan Presiden Jokowi mendatang," terang dia.

AHY menanggapi soal hubungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Dia menyebut, ada keinginan SBY untuk bertemu dengan Megawati. AHY menilai tidak ada permusuhan yang abadi.

"Karena sejarah juga mencatat bahwa sebenarnya selalu ada niatan baik untuk bertemu kembali bersilaturahim antara dua pemimpi bangsa tersebut Bapak SBY dan Megawati," kata AHY.

"Kita sebagai generasi penerusnya juga sebetulnya menyambut suka cita kalau bisa terwujud," sambungnya.

Kendati demikian, dia menegaskan, pertemuan kedua tokoh tersebut tidak bisa dipaksakan. Sebab, pertemuan AHY dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sudah mewakili adanya rekonsiliasi antara Partai Demokrat dan PDIP.

"Namu kita juga paham tidak ada yang bisa dipaksakan satu sama lain biarkan itu mengalir paling tidak saya dan Mbak Puan membangun komunikasi yang baik," ujar AHY.

Lebih lanjut, kata AHY, PDIP dan Demorkat saling menghormati pilihan politik masing-masing di Pemilu 2024.

"Tapi saya senang karena sejak awal sudah juga menghormati posisi masing-masing jadi tidak ada upaya untuk atau secara berlebihan upaya untuk sudah bubar aja dari sana pindah ke sini enggak begitu," tutur dia.

"Jadi karena saling menghormati saling menghargai oke sama-sama tahu PDIP sudah punya capres Demokrat sedang membangun koalisi perubahan sudah punya capres juga oke tapi kita bisa duduk bisa ngobrol dan kita bisa melihat masa depan jauh kedepan," imbuh AHY.

Kemudian terkait Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, AHY mengaku tak mempermasalahkan jika dirinya tidak menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan.

Namun, kata AHY, apabila Anies memilihnya menjadi cawapres, apakah ada partai yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Perbaiki (KPP).

"Jadi selama ini pertanyaannya menurut saya separuh benar atau separuh lengkap kalau AHY enggak jadi cawapres gimana Demokrat? Dibalik kalau mas Anies menetapkan mas AHY sebagai cawapres apakah ada yang ingin pergi?" Kata AHY.

Saat ini, Demokrat, NasDem dan PKS sudah meneken kerja sama politik untuk Pilpres 2024. Koalisi juga sudah menetapkan kriteria cawapres diserahkan kepada Anies Baswedan.

"Di situ tegas jelas mengatakan bahwa untuk urusan cawapres diserahkan kepada capres ada syarat 1,2,3,4,5 inilah kriteria cawapres yang diharapkan bisa dampingi capres pada pemilu nanti," ujarnya.

AHY mengakui bahwa KPP tidak memiliki sumber daya yang berlebih, namun ia optimis bisa memenangkan Pemilu 2024 jika memanfaatkan waktu dengan benar.

"Bangsa yang melawan penjajah kolonialisme ketika itu ternyata mereka yang dianggap tidak punya sumber daya berlebihan bs menang bisa kompetitif yang jelas mereka butuh waktu untuk bekerja berjuang membuktikan diri," ujarnya.

"Di sinilah saya mengatakan waktu itu menjadi sangat penting itulah daei awal kami menyarankan kami memberikan masukan agar hayok apalagi yqng ditunggu? Kami siap mari kita songsong bersama perubahn ini," imbuhnya.

Meski begitu, AHY mengatakan, sejak awal Partai Demokrat telah meyakinkan bahwa waktu itu adalah sumber daya atau resources yang paling berharga bagi koalisi perubahan.

Ia mengaku tidak memiliki sumber daya yang berlebih, tetapi hal itu tidak menyurutkan hati malah sebaliknya.

"Lihatlah petarung-petarung underdog kuda hitam baik itu petinju tim sepak bola sampai dengan bangsa yang melawan penjajah kolonialisme. Ternyata mereka yang dianggap tidak punya sumber daya berlebihan bisa menang dan kompetitif. Jelas mereka butuh waktu untuk bekerja berjuang membuktikan diri," ujar AHY.

Lalu AHY menyebut, Partai Demokrat tidak memiliki hambatan apa pun, baik secara psikologis atau lainnya.

"Bagi kami perubahan dan perbaikan adalah sebuah realitas yang tidak bisa lagi dielakkan akan hadir di negeri ini. Itulah mengapa kami dari dua tahun yang lalu paling konsisten, paling lantang untuk menyampaikan semangat perubahan ini," ucap AHY.

Dia bersyukur saat ini ada dua partai lain yang ingin membangun kebersamaan seperti itu dengan memilih Anies sebagai tokoh capres. Selain itu, Partai Demokrat optimis dan berupaya untuk menyegerakan koalisi perubahan ini.

"Saya juga memahami politik adalah politik dengan intrik dan dinamikanya setiap orang setiap entitas punya kepentingan dan agendanya," kata AHY.

Mengenai cawapres, AHY mengungkap menghormati masing-masing partai karena setiap partai memiliki kedaulatan dan mekanisme tersendiri. Namun, ia akan mengingatkan bacapres untuk bisa menyampaikan langsung kepada publik dengan segera.

Disisi lain, saat AHY diberikan pertanyaan terkait ‘Jika Anies memilih AHY jadi cawapres gimana?’. Ia mengungkap bahwa telah menandatangani piagam kesepakatan yang sah dan ditandatangani oleh tiga ketum partai politik.

"Untuk urusan cawapres diserahkan kpd capres ada beberapa syarat atau kriteria cawapres yang diharapkan bisa dampingi capres pada pemilu nanti," terang AHY.

Tak hanya itu, dalam pidatonya, AHY membeberkan berbagai permasalahan rakyat yang ia temui. Salah satunya, soal keluhan para petani.

"Harga jual hasil panen sering dipermainkan para tengkulak. Juga, dihancurkan oleh kebijakan impor, di saat petani kita sedang panen raya. Banyak petani mengeluh 'Mas, kami sampun megap-megap!'," ujar AHY.

Kemudian dia juga menilai para PNS hingga TNI-Polri kurang diperhatikan alias jarang naik gaji.

"Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali, dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja. Mestinya, gaji ASN, Guru, Tenaga Kesehatan, TNI-Polri, perangkat desa dan pensiunan, dinaikkan setiap tahunnya," ucap dia.

"Jika dikaitkan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan. Ini jelas tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki," sambung AHY.

AHY juga menyinggung nasib guru dan pegawai honorer yang terkatung-katung.

"Secara bertahap, angkat mereka sebagai ASN, dengan kebijakan yang tepat," ungkapnya.

Menurut AHY, apabila ada alokasi anggaran tepat, maka seharusnya bisa meningkatkan lapangan pekerjaan untuk rakyat, termasuk generasi muda dan kaum perempuan.

"Angka pengangguran harus diturunkan. Cegah PHK besar-besaran. Dan demi keadilan, kontrol dan batasi tenaga kerja asing. Ketika terjadi krisis ekonomi, semestinya pemerintah memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak kepada dunia usaha, bukan sebaliknya digenjot," ucap dia.

AHY menilai, saat ini pemerintah perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Program-program itu antara lain BLT/ BLSM, BPJS, Bantuan Lansia, Difabel dan Korban Bencana, PKH, Raskin, KUR, PNPM, dan lainnya," beber dia.

"Dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat tersebut, kita bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen, bahkan lebih," papar AHY.

AHY lalu menyinggung peran pemerintah dalam menciptakan keadilan dalam dunia kerja.

AHY menyebut, pemerintah harus membatasi tenaga kerja asing di Indonesia. Menurutnya, selama ini ada banyak talenta Indonesia yang tidak kalah dengan asing.

"Dan demi keadilan, kontrol dan batasi tenaga kerja asing. Ketika terjadi krisis ekonomi, semestinya pemerintah memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak kepada dunia usaha, bukan sebaliknya digenjot," ucap dia.

AHY juga menyoroti upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan bagaimana mencegah terjadinya PHK.

Kemudian dia juga menilai para PNS hingga TNI-Polri kurang diperhatikan alias jarang naik gaji.

"Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali, dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja. Mestinya, gaji ASN, Guru, Tenaga Kesehatan, TNI-Polri, perangkat desa dan pensiunan, dinaikkan setiap tahunnya," ucap dia.

"Jika dikaitkan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan. Ini jelas tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki," sambung AHY.

AHY juga menyinggung nasib guru dan pegawai honorer yang terkatung-katung.

"Secara bertahap, angkat mereka sebagai ASN, dengan kebijakan yang tepat," ungkapnya.

Menurut Ketum Demokrat ini, apabila ada alokasi anggaran tepat, maka seharusnya bisa meningkatkan lapangan pekerjaan untuk rakyat, termasuk generasi muda dan kaum perempuan.