4 Tanggapan Jusuf Kalla soal Wacana Munaslub Partai Golkar untuk Ganti Ketum Airlangga Hartarto

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar saat ini tengah diguncang isu Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub usai Ketua Umumnya Airlangga Hartarto dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal itu pun membuat Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla angkat bicara. Jusuf Kalla atau JK tidak setuju terkait dengan adanya wacana Munaslub Partai Golkar.

"Sangat tidak setuju. Karena itu akan menurunkan marwahnya Golkar. Mau evaluasi apalagi. Golkar agak telat atau sangat tergantung pada penguasa untuk tentukan koalisinya," kata Jusuf Kalla usai kegiatan seminar Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia yang digelar Puskapol UI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 31 Juli 2023.

"Siap berani Golkar berdiri sendiri. Semua partai tidak mandiri dalam penentuannya. Secara demokratis bahaya kalau gini terus. Partai harus mandiri. Apabila partai diganggu lagi, makin kacau negeri ini," sambung dia.

Kemudian, JK menilai, Partai Golkar terlalu mengikuti petunjuk dari pemerintah hingga harus menunggu restu demi menetapkan teman koalisi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini bahkan menyebut, Golkar saat ini tidak lagi berani berdiri sendiri.

"Sangat tergantung ke penguasa untuk menentukan koalisinya dan tidak berani Golkar itu berdiri sendiri untuk menentukan," nilai JK.

JK kemudian mewanti, jika Golkar tidak berbenah, maka partai berlambang pohon beringin tersebut, bisa semakin tidak demokratis. Padahal, dia meyakini sebagai partai besar, Golkar seharusnya bisa lebih memaksimalkan peran.

Lalu, JK pun mengungkap setidaknya membutuhkan Rp600 miliar agar bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Kalau sekarang anda menjadi Ketua Golkar jangan harap, kalau anda tidak punya modal Rp 600 miliar," kata JK.

Berikut sederet pernyataan Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla angkat bicara terkait ramai isu Munaslub belakangan ini dihimpun Liputan6.com:

Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK tidak setuju terkait dengan adanya wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Partai Golkar.

"Sangat tidak setuju. Karena itu akan menurunkan marwahnya Golkar. Mau evaluasi apalagi. Golkar agak telat atau sangat tergantung pada penguasa untuk tentukan koalisinya," kata Jusuf Kalla usai kegiatan seminar Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia yang digelar Puskapol UI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 31 Juli 2023.

"Siap berani Golkar berdiri sendiri. Semua partai tidak mandiri dalam penentuannya. Secara demokratis bahaya kalau gini terus. Partai harus mandiri. Apabila partai diganggu lagi, makin kacau negeri ini," sambung dia.

JK menilai, Golkar terlalu mengikuti petunjuk dari pemerintah hingga harus menunggu restu demi menetapkan teman koalisi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini bahkan menyebut, Golkar saat ini tidak lagi berani berdiri sendiri.

"Sangat tergantung ke penguasa untuk menentukan koalisinya dan tidak berani Golkar itu berdiri sendiri untuk menentukan," nilai JK.

JK kemudian mewanti, jika Golkar tidak berbenah, maka partai berlambang pohon beringin tersebut, bisa semakin tidak demokratis. Padahal, dia meyakini sebagai partai besar, Golkar seharusnya bisa lebih memaksimalkan peran.

"Ini secara demokratis berbahaya kalau begini, partai sendiri tidak mandiri seperti itu," ungkap JK.

Jusuf Kalla yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 ini ingin, agar siapa pun yang memakai bendera Golkar untuk dapat bersatu. Karena, apabila ada perpecahan maka tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024.

"Siapapun orang Golkar bersatulah, jangan dalam situasi-situasi krisis ini. Bagaimana bisa menang kalau pecah. Airlangga sudah diberikan mandat, masa mau dipecah lagi. Jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit. Siapapun yang pahami itu, ini soal organisasi harus bersatu," ujarnya.

Menurut dia, jika tidak ada perpecahan dan bersatu, maka Golkar akan menang baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

"Kalau Pak Airlangga tidak terpilih, siapa sih yang memastikan siapa yang terpilih. Yang penting terpilih dalam artian legislatif dan eksekutifnya kalau kita bersatu. Baru mau penyusunan pecah begini. Orang yang bicara itu semuanya bicara sama saya. Bersatu aja belum tentu, menang apalagi tidak bersatu," ungkapnya.

"Tidak ada yang angkat suara Golkar dalam kondisi ini. Sebenarnya semua orang sudah tentukan pilihannya. Sudah 80 persen. Di kampanye itu tinggal 20-30 persen. Tidak banyak lagi," sambung JK.

Kemudian, Jusuf Kalla mengungkap setidaknya membutuhkan Rp600 miliar agar bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Kalau sekarang anda menjadi Ketua Golkar jangan harap, kalau anda tidak punya modal Rp 600 miliar," kata JK.

JK mengatakan, hampir semua partai politik membutuhkan biaya yang besar. Kecuali parpol yang pendirinya masih ada.

"Hampir semua partai begitu. Terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem. Tapi partai yang sudah go public artinya pemilihannya itu butuh biaya besar," ujarnya.

Namun, ada pula partai yang pendirinya masih ada namun dilengserkan oleh keponakan sendiri.

"PKB, Gus Dur masih ada dilawan oleh keponakan menang keponakan. Itulah, pendiri masih ada dilawan. Ah inilah politik, politik Indonesia mempunyai ragam beragam," ungkapnya.

"Nah bagaimana anda semuanya masuk ke politik? Karena bagaimana pun tidak mungkin struktur suatu orientasi partai tidak mungkin kosong di bawah mesti ada terus," pungkas JK.