Jokowi Minta APBN dan APBD Tak Diecer-ecer ke Dinas

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar kementerian dan pemerintah daerah (Pemda) tidak terlalu banyak membuat program. Jokowi ingin kementerian dan pemerintah mengalokasikan anggaran ke beberapa program yang jelas realisasinya.

"Saya bolak-balik sampaikan (ke) Pak Sekjen, Pak Sesmen, Pak Sekda tolong didesain yang namanya APBN, yang namanya APBD itu jangan banyak-banyak program," kata Jokowi saat pembukaan Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Hotel Mercure Jakarta Utara, Selasa (3/10/2023).

"Anggaran jangan diecer-ecer ke dinas-dinas, buat program 1, 2, 3 program cukup tapi goal," sambungnya.

Menurut dia, kementerian dan pemerintah daerah sebaiknya mendesain ke program-program prioritas dan yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, pembangunan waduk dan embung.

"Sudah fokus saja, kalau kabupaten belum ada waduk sudah konsentrasi buat waduk setahun satu, tapi jadi barang. Atau buat embung, 10 embung tapi jadi barang, tidak semua dinas diratain, semua dinas," ujar Jokowi.

Dia menuturkan, apabila ada kenaikan APBD, jumlah anggaran yang diecer di setiap dinas daerah tidak harus disamaratakan. Jokowi menyebut, pembagian anggaran di setiap dinas harus berdasarkan skala prioritas.

"Sampaikan juga ke DPRD mengenai itu, jangan semua diratain kalau ada kenaikan APBD. 5 semua dinas tambahnya 5 persen, 5 persen, 5 persen," tutur dia.

Pengalaman di Solo dan DKI Jakarta

Jokowi menyampaikan kondisi ini sering terjadi dan berlangsung sudah lama. Bahkan, sejak dirinya masih menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Saya pernah mengalami karena saya pernah jadi wali kota 2 kali, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden 2 kali," ucap Jokowi.

Jokowi lalu memamerkan dirinya yang menduduki jabatan kepala daerah, sebelum menjadi presiden. Dia mengatakan hal ini membuatnya memahami kondisi di lapangan.

"Enggak ada di Indonesia seperti itu, dari bawah walikota dua kali, gubernur, presiden enggak ada. Jadi saya ngalami betul situasi di lapangan seperti apa," kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang lebih banyak mengurusi Sistem Pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan negara atau lebih dikenal SPJ. Dia menilai hal ini dikarenakan rumitnya pengurusan SPJ.

Dia menceritakan pengalamannya menemukan kepala sekolah serta guru bekerja hingga larut malam saat berkunjung ke suatu daerah. Alih-alih menyiapkan program belajar, Jokowi menyebut kepala sekolah dan guru tersebut malah mengurus SPJ.

"Saya sering sudah menyampaikan ke Pak Menteri PAN-RB harus ada tolak ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas. Jadi orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam," kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas Korps Pegawai RI (KORPRI) di Hotel Mercure Jakarta Utara, Selasa (3/10/2023).

"Saya pernah ke daerah, saya lihat kok kepala sekolah dan guru kerja sampe malam-malam urusan apa? Saya cek, SPJ. Bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ," sambungnya.

Dia pun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk merombak sistem pengurusan SPJ bagi ASN. Jokowi mengungkapkan bahwa prosedur pengurusan SPJ mencapai 43 tahap.

"Saya sampaikan ke Menkeu, ini sistem harus dirombak, harus diubah sehingga orientasi ASN kita tidak menyiapkan SPJ. SPJ wajib iya, tapi jangan sampe prosedur 43 step. Itu belum anaknya. Karena dari pusat cuma 43 begitu sampe provinsi, begitu sampai kabupaten dan sampai kota bisa sampai 120-an. Beranak pinak, bener enggak? Kenyataan seperti itu," jelasnya. 

Menurut Jokowi, ada sistem yang salah dalam pengurusan SPJ bagi ASN. Jokowi ingin sistem tersebut dirombak sehingga ASN tak terjebak dalam rutinitas mengurus SPJ.

Di sisi lain, Jokowi menyampaikan tolak ukur menilai kualitas kinjerja para ASN, bukan bagaimana mengurus SPJ. Dia menuturkan tolak ukur kinerja ASN seharusnya adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, dan mengurangi kemiskinan di daerah.

"Ini yang dibutuhkan memang itu, bukan kejebak pada rutinitas harian yang SPJ, SPJ, SPJ, prosedur, prosedur, prosedur. Itu Pak Menpan harus dirumuskan setelah UU ASN jadi. Sehingga kita berubah betul karena dunia sekarang ini berubahnya cepat sekali," tutur Jokowi. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyadari ada aparatur sipil negara (ASN) yang tidak senang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif bagi ASN yang pindah ke IKN.

"Mengenai IKN, yang berkaitan dengan perpindahan, artinya Bapak/Ibu sekalian, saya dengar ada yang senang, ada yang enggak seneng (pindah ke IKN)," kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas KORPRI di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara, Selasa (3/10/2023).

"(IKN) ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan intensif," sambungnya.

Dia memahami perpindahan ASN ke IKN akan alot apabila tidak disiapkan insentif. Jokowi menyampaikan insentif yang disiapkan pemerintah sangat beragam mulai dari, rumah dinas berupa rumah tapak atau apartemen.

"Kalau enggak ada ini alot pasti, tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, diberikan rumah tapak, maupun apartemen," ujarnya.  

Selain itu, kata Jokowi, pemerintah juga akan memberikan biaya pindah ke IKN untuk suami, istri, hingga anak. Kemudian, tunjangan hingga sejumlah fasilitas lainnya.

"(Ada) biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak, ada tunjangan kemahalan. Dan fasilitas-fasilitas lainnya," tutur Jokowi.

Dia menekankan bahwa ASN sangat dibutuhkan agar pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dapat berjalan lancar. Jokowi menuturkan bahwa pemindahan IKN untuk mewujudkan Indonesiasentris, sehingga perputaran uang tak hanya di Pulau Jawa saja.

"Untuk memulainya disana perlu yang namanya ASN," ucap Jokowi.

Menurut dia, saat ini 56 persen atau 150 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Sementara itu, Jokowi menyebut daya dukung di Pulau Jawa sudah tak kuat karena padatnya penduduk.