Hasto PDIP Singgung Ada Pemimpin Diminta Urus Food Estate, Tapi Malah Membabat Hutan

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal pemimpin yang ditugaskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengurusi program lumbung pangan food estate. Menurut dia, pemimpin itu hanya membabat hutan.

Pasalnya, Hasto menyatakan, pemimpin tak hanya bertugas menjaga nilai-nilai kemanusiaan, tapi juga merawat pertiwi. Dia, mencontohkan bagaimana suku Baduy merawat alam yang mereka huni.

"Maka ketika ada pemimpin yang mendapat perintah dari presiden untuk food estate bagi kepentingan rakyat tetapi yang dilakukan adalah membabat hutan, dia tidak punya nilai-nilai kemanusiaan," kata Hasto dalam konsolidasi di DPC PDIP, Pandeglang, Banten, Minggu (10/12/2023).

Hasto menjelaskan, dari alam manusia belajar bahwa pohon, tumbuhan juga perlu dirawat. Kendati melontarkan kritik, Hasto tidak menyebut secara lugas nama pemimpin yang ia maksud.

Lebih lanjut, Hasto juga membahas soal Hak Asasi Manusia (HAM). Dia menilai pemimpin yang paham HAM juga anti dengan korupsi.

"Jadi saudara-saudara sekalian Hari Hak Asasi Manusia Sedunia mengingatkan kepada kita semua bahwa anti korupsi itu adalah sikap hidup. Pak Ganjar Pak Mahfud sikap hidupnya bersih. Ikhlas orangnya," kata dia.

Diketahui, polemik terkait program lumbung pangan atau food estate yang digagas era Presiden Jokowi terus menghangat beberapa waktu belakangan.

Food estate sendiri tersebar di sejumlah kawasan di Indonesia. Presiden Jokowi memberikan amanat kepada Menteri Pertanian yang kala itu dipimpin Syahrul Yasin dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung alasan kenapa calon presiden (capres) nomor urut dua Prabowo Subianto tidak bisa melakukan blusukan sebagaimana yang kerap dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, kata dia Prabowo bukan kader PDIP.

Hal itu disampaikan Hasto dalam acara bertajuk 'Safari Politik dan Konsolidasi Struktural' di hadapan ratusan pengurus dan kader PDIP di Gedung As-Sakinah, Lebak, Banten, Minggu (10/12/2023).

"Jadi mengapa Pak Prabowo tidak bisa blusukan? Karena Prabowo bukan dari PDI Perjuangan, Prabowo bukan Jokowi sehingga tidak bisa melakukan blusukan," kata Hasto.

Mulanya, Hasto berbicara soal kaderisasi yang sudah dilakukan PDIP dari tahun ke tahun, bahkan sejak era kepemimpinan Presiden Sukarno atau Bung Karno. Kala itu, kata dia, blusukan telah dijalankan Bung Karno.

Sejak saat itu, blusukan juga diikuti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, hingga kader PDIP lainnya seperti Jokowi serta Ganjar Pranowo. Menurutnya, blusukan telah menjadi jati diri PDIP.

"Dengan demikian ketika Bung Karno melakukan blusukan, Pak Jokowi dan Pak Ganjar melakukan blusukan maka ini adalah karakter kepemimpinan ala PDIP Perjuangan," ucap dia.

Oleh sebab itu, dia menegaskan tidak ada figur lain selain kader PDIP yang bisa mengeklaim blusukan. PDIP, ujarnya, merupakan partai wong cilik.

Hasto juga  menyampaikan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024.

Hasto mengatakan, setidaknya ada tiga instruksi yang disampaikan Megawati kepada para kader. Pertama, Hasto menyebut Megawati ingin para kader melakukan door to door dari rumah ke rumah.

"Perintah dari Ibu Megawati Sukarnoputri kepada kita semua yg pertama segera turun ke bawah, perkuat akar rumput, lakukan door to door menyapa rakyat dengan penuh keyakinan diri," kata Hasto.

Menurutnya, apabila pasangan capres dan cawapres lainnya menyentuh rakyat dengan membagikan sembako, maka kader PDIP diminta menggaet rakyat langsung ke rumah-rumah.

"Kalau yang lain datang dengan sembako kita datang mengetuk pintu rakyat dengan penuh keyakinan karena Indonesia harus kita perjuangkan bersama-sama saudara-saudara sekalian," ucap dia.

Kedua, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini membeberkan Megawati ingin para juru kampanye melakukan sosialisasi terkait prioritas kepemimpinan Ganjar-Mahfud jika menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024.

"Yang kedua, juru kampanye dari partai maupun relawan juga untuk menyosialisasikan kepemimpinan Pak Ganjar-Mahfud, komitmen keberpihakannya kepada anak-anak muda, komitmen keberpihakannya untuk memberantas korupsi sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan bangsa dan juga KTP saksi," terangnya.