Ketua Projo Budi Arie: Hormati Pilihan Rakyat di Pilpres, Kini Waktunya Bersatu Lagi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi mengatakan rakyat sudah menjatuhkan pilihannya dalam Pemilu 2024. Kini waktunya menghormati keputusan tertinggi, yakni kehendak rakyat Indonesia.

“Mari kita hormati keputusan rakyat tentang kepemimpinan nasional ke depan. Kini waktunya bersatu, bahu-membahu, menatap masa depan," kata Budi Arie hari ini, Rabu (14/02/2024).

Menurut Budi Arie, gegap gempita dan gesekan kepentingan para kontestan Pilpres dan Pileg 2024 dalam kampanye jadikanlah pengalaman bangsa.

Budi mengatakan, ketika hari pemilihan tiba pada 14 Februari 2024, pilihan rakyat harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Dia menepis analisa bakal terjadi kerusuhan dan konflik dalam Pemilu 2024. Perbedaan pendapat bisa diwadahi serta dibahas sesuai mekanisme yang telah disepakati.

Budi Arie yakin rakyat Indonesia sudah bijak dan cerdas dalam mencerna politik. Maka dia yakin pihak-pihak yang akan mengeruhkan suasana tidak bisa memperalat rakyat untuk kepentingan sesaat.

“Pihak yang mau merusak suasana kondusif enggak bakalan laku. Tertolak oleh kedewasaan politik rakyat. Ayo kita hormati keputusan rakyat, suara rakyat suara Tuhan," tutur Budi Arie Setiadi

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terus memperbarui hasil hitung suara atau real count Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.  Hingga Kamis, (15/2/2024) pukul 12.00 WIB, suara masuk mencapai 42,53% atau 350151 dari 823236 TPS di seluruh Indonesia.

Hasil perolehan sementara masing-masing pasangan capres-cawapres adalah:

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar adalah 24,59%.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 56,39%.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD 19,03%.

Namun demikian, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa data tersebut bukan sebagai acuan.

Sebab data Sirekap digunakan sebagai bentuk monitoring, verifikasi dan gambaran untuk KPU melihat proses rekapitulasi.

“Itu yang soal perolehan suara saya kira tidak perlu menyampaikan. Karena yang paling penting kami menyampaikan proses pengiriman foto2 C,” tuturnya.